Berita

Ilustrasi MUI/Net

Politik

Harus Dihentikan, Wacana Pembubaran MUI Berpotensi Munculkan Sikap Islamophobia

RABU, 24 NOVEMBER 2021 | 21:36 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Desakan pembubaran Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah ditangkapnya Anggota Komisi Fatwa MUI Pusat oleh Densus 88 berpotensi memunculkan sikap Islamophobia.

Pandangan ini disampaikan pengamat politik Universitas Nasional Andi Yusran kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu malam (24/11).

Menurut Andi, MUI adalah benteng ruhaniah bagi umat Muslim di Indonesia. Kata dia, tidak ada alasan bagi siapapun untuk membubarkan organisasi para Ulama itu.


Dijelaskan Andi, jika wacana pembubaran MUI menjadi kenyataan, maka persepsi masyarakat yang menganggap rezim pemerintahan Jokowi Islamophobia akan menjadi kenyataan.

"Jika ada oknum yang terduga bermasalah maka oknum tersebutlah yang perlu diperbaiki bukan MUI nya yang dibubarkan," demikian kata Andi.

Ia mengaku sependapat dengan Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani bahwa wacana pembubaran MUI berpotensi membenturkan umat Islam dengan pemerintah.

Analisa Andi, sejak isu pembubaran MUI mengemuka, nampak terlihat sasarannya adalah pemerintah.

"Karena posisi MUI yang selama ini kritis terhadap pemerintah, dan pemerintah dianggap memiliki otoritas dan bisa mendesain apa saja, termasuk membubarkan MUI," pungkasnya.

Andi menyarankan pada pemerintahan Joko Widodo agar menegaskan bahwa pihaknya tidak terkait dengan wacana pembubaran MUI.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya