Anggota Komisi VII DPR RI fraksi PKS, Mulyanto/Net
Pemerintah didesak untuk hati-hati dalam mengimplementasi RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik) 2021-2030. Jangan sampai Indonesia termakan oleh optimisme overdosis atau sekadar tebar pesona terhadap transisi energi ini.
Sebab, kata anggota Komisi VII DPR RI fraksi PKS, Mulyanto, yang akan menjadi korban adalah tarif listrik yang menonjak atau beban subsidi yang meroket.
Untuk itu, Pemerintah harus menyiapkan proses transisi energi secara bertahap dan prudent. Jangan terlalu ambisius tanpa dasar, karena mengedepankan pencitraan.
“Pemerintah memang harus meningkatkan bauran EBT (energi baru terbarukan). Apalagi isu energi hijau ini sudah menjadi agenda dunia. Namun pelaksanaannya harus cermat, agar biaya pokok pembangkitan (BPP) atau tarif listrik tidak ikut naik. Kalau ini terjadi, akibatnya rakyat juga yang jadi korban,†ujar Mulyanto, Selasa (23/11).
Sesuai RUPTL 2021-2030, di mana porsi EBT akan mencapai 52 persen, maka BPP PLN akan naik dari Rp 1.423/kWh pada 2021 menjadi Rp 1.689/kWh pada 2025.
Lalu beban tambahan untuk subsidi dan kompensasi akan membengkak dua kali lipat lebih. Dari Rp 71.9 triliun pada 2021 menjadi Rp 182.3 triliun pada 2025.
"Apakah Pemerintah punya uang untuk menanggung beban ini? Jangan juga beban ini dialihkan ke rakyat, sehingga menghasilkan listrik yang mahal. Sekarang saja tarif listrik pelanggan rumah tangga di Indonesia hampir dua kali lipat dari tarif listrik di Malaysia. Karena bagi masyarakat yang dibutuhkan adalah tarif listrik yang terjangkau. Bukan listrik bersih tapi mahal," tutur Mulyanto.
Atas dasar itu, Mulyanto mendorong Pemerintah mengembangkan EBT di wilayah-wilayah defisit energi. Jangan justru mengembangkan EBT ini di wilayah surplus energi, seperti Jawa dan Sumatera.
Sebab, menurut Mulyanto, ini akan mubazir dan menyebabkan biaya yang harus ditanggung oleh PLN semakin membengkak.
“Pemerintah jangan mau didikte oleh negara maju. Negara raksasa PLTU seperti China, India dan Amerika saja tidak berkomitmen untuk penghapusan PLTU ini. Juga komitmen dana yang 100 miliar dolar AS dari negara maju untuk negara berkembang. Selain terlalu kecil, realisasinya juga belum jelas," paparnya.
"Kita harus komit pada kepentingan bangsa terkait ketahanan energi nasional, menyediakan energi yang cukup, murah dan syukur-syukur bersih. Jangan membebani rakyat dengan tarif listrik yang mencekik,†demikian Mulyanto.
