Berita

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim/Net

Politik

Tolak Permendikbudristek 30/2021, KAMI Lintas Provinsi Tuntut Nadiem Makarim Dipecat

MINGGU, 21 NOVEMBER 2021 | 07:49 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Penolakan terhadap Permendikbudristek 30/2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi masih terus bermunculan. Kali ini penolakan datang dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Lintas Provinsi.

Penolakan itu tertuang dalam pernyataan bersama yang ditandatangani pimpinan KAMI Jateng, Mudrick SM Sangidu; KAMI DIY, Syukri Fadholi; KAMI Jatim, Daniel M. Rasyid; KAMI Jabar, Syafril Sjofyan; AP-KAMI DKI Jakarta, Djudju Purwantoro; KAMI Banten, Abuya Shiddiq; KAMI Sumut, Zulbadri; KAMI Riau, Muhammad Herwan; KAMI Kalbar, Mulyadi; KAMI Sumsel, M. Khalifah Alam; dan Sekretaris, Sutoyo Abadi.

KAMI Lintas Provinsi menilai Permen 30 telah menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat karena konten peraturan yang berasas kebebasan dan transnasional.

Bagi mereka peraturan tersebut bukan ketentuan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi, akan tetapi Permendikbudristek ini telah mengabaikan bahkan cenderung membuang akar pendidikan Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai agama.

“Bahwa Peraturan Menteri ini bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya seperti UU 20/2008 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU 12/2012 tentang Perguruan Tinggi,” bunyi pernyataan yang dibuat di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (20/11).

Asas "sexual consent" dari Peraturan Menteri ini dinilai berfondasi pada filsafat barat yang liberalistik dan sekularistik. Konsensus menjadi utama sehingga berkonsekuensi pada penghalalan seks bebas (zina) dan LGBT.

KAMI mengingatkan bahwa penghalalan seks bebas di kampus akan merusak fungsi dan tujuan dari pendidikan nasional dalam membentuk insan berkarakter yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Permen berkemasan mencegah kekerasan seksual, tetapi praktiknya dapat menciptakan marak dan legalnya pergaulan seks bebas.

Atas alasan tersebut, KAMI Lintas Provinsi menyatakan penolakan pada Permendikbudristek 30/2021 dan mendesak Menteri Nadiem Makarim untuk mencabut Permen tersebut demi meluruskan kembali arah pendidikan dan politik bangsa Indonesia.

KAMI juga meminta ada pengusutan terkait dalang pembuatan Peraturan Menteri tersebut yang dicurigai telah berupaya untuk melakukan upaya liberalisasi dan sekularisasi di lingkungan Perguruan Tinggi dengan mengatasnamakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

Mereka juga mengingatkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi bahwa Pendidikan Nasional untuk tetap  berakar pada nikai-nilai agama, kultur nasional, di samping tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Jangan berbasis pada filosofi barat yang liberalistik dan sekularistik.

“Keempat, KAMI Lintas Provinsi mendesak agar Menteri Nadiem Makarim  segera mengundurkan diri atau mendesak Presiden untuk memberhentikan Nadiem Makarim dari jabatannya sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi,” sambung tuntutan itu.

Terakhir, mereka mengingatkan bahwa jika Permen tersebut tetap dijalankan, maka KAMI Lintas Provinsi akan terus berupaya secara hukum agar peraturan sesat tersebut dibatalkan termasuk kemungkinan melakukan Judicial Review ke Mahkamah Agung.

Populer

Otto Hasibuan: Pertamina Menang Gugatan Rp 1,5 T dan 23 Juta Dolar AS Kasus Tumpahan Minyak Teluk Balikpapan

Sabtu, 22 Januari 2022 | 12:57

Geruduk DPRD Jabar, Emak-emak Bentangkan Spanduk “Kaesang-Gibran Gate Harus Tuntas, Jika Tidak Jokowi Mundur”

Senin, 24 Januari 2022 | 13:31

Ketua Umum HMI: Pelaporan Balik Terhadap Ubedilah Badrun Adalah Tindakan Salah Kaprah dan Bodoh

Minggu, 16 Januari 2022 | 07:17

Rizal Ramli: Pakde Jokowi, Tolong Jelaskan Siapa Akan Tinggal di Ibu Kota Negara Baru?

Senin, 17 Januari 2022 | 22:04

Soal Deklarasi Prabowo-Jokowi, Pengamat: Jika Maju Cawapres, Makin Kuat Jokowi Beda Kelas dengan SBY

Sabtu, 15 Januari 2022 | 17:54

Pesan untuk Ubedilah Badrun, Adhie Massardi: Bersiaplah Hadapi Segala Hal yang Tidak Masuk Akal Sekalipun

Minggu, 16 Januari 2022 | 06:55

Dosen UAI: Pelaporan Ubedilah Badrun Sepertinya untuk Menekan agar Cabut Laporan

Senin, 17 Januari 2022 | 08:27

UPDATE

Belgia Setujui Suntikan Keempat Vaksin Covid-19 untuk Lindungi Warga yang Rentan

Selasa, 25 Januari 2022 | 11:37

Kenangan Nurul Ditinggal Maura, Putri Sulungnya

Selasa, 25 Januari 2022 | 11:35

Pendaftaran Parpol Dimulai 1 Agustus 2022, Begini Alur hingga Pencoblosan Pemilu 2024

Selasa, 25 Januari 2022 | 11:28

Kasus Baru Meningkat, Jerman Belum akan Cabut Aturan Pembatasan Covid-19

Selasa, 25 Januari 2022 | 11:10

Nasdem Wanti-wanti Calon Kepala Otorita Jangan Sampai Bikin IKN Mangkrak

Selasa, 25 Januari 2022 | 11:01

Sambut Penetapan Jadwal Pemilu 2024, Gus Jazil: Saatnya Tancap Gas

Selasa, 25 Januari 2022 | 10:46

Pemilu 14 Februari 2024, PKB Patok Target 100 Kursi dan Cak Imin Presiden

Selasa, 25 Januari 2022 | 10:45

Dituding Terlibat Pemblokiran Akun WeChat PM Australia, China Tegaskan Tidak Pernah Tertarik Campuri Urusan Asing

Selasa, 25 Januari 2022 | 10:28

Apresiasi Langkah Kapolri Rekrut Santri Jadi Polisi, PKB: Sangat Luar Biasa

Selasa, 25 Januari 2022 | 10:21

Jakarta Masih PPKM Level 2 Sepekan ke Depan

Selasa, 25 Januari 2022 | 10:20

Selengkapnya