Koordinator Presidium Majelis Nasional FORHATI Jakarta, Hanifah Husein/Repro
Ada beberapa pasal dalam Permendikbud-Ristek Nomor 30/2021 tentang tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi, diduga merupakan pasal pesanan yang diindikasikan untuk melegalkan seks bebas.
Demikian disampaikan Koordinator Presidium Majelis Nasional FORHATI Jakarta, Hanifah Husein, saat menjadi narasumber dalam webinar bertajuk "Kontroversi Permendikbud-Ristek Nomor 30/2021, Cabut atau Gugat?" pada Sabtu malam (20/11).
"Yang kami takutkan di Pasal 5 Ayat 2 (Permendikbud-Ristek). Dari situ ada kata; kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 'memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan korban', itu artinya sebaliknya kalau dengan persetujuan boleh?" sesal Hanifah.
Menurut Hanifah, pasal tersebut sangar berbahaya bagi generasi penerus bangsa ke depannya lantaran tengah dipengaruhi pemikiran sekular. Padahal, semua hukum di Indonesia harus menganut Pancasila.
"Ini tidak ada unsur sedikit pun norma dan nilai sosial kemasyarakatan apalagi agama. Padahal semua UU kita hukum di atas hukum adalah Pancasila. Pasal 1 adalah ketuhanan YME, sehingga semua UU dan aturan harus menghargai nilai yang dianut oleh agama masing-masing yang diakui di Indonesia," tegasnya.
Namun demikian, Hanifah menegaskan bahwa ketika pihaknya mempermasalahkan Permendikbud-Ristek 30/2021 tersebut bukan berarti pro terhadap kekerasan seksual. Menurutnya, pihak-pihak yang mempermasalahkan peraturan menteri yang diteken Nadiem Makarim itu justru menolak dengan keras praktik kekerasan seksual, tetapi tidak sekular.
"Kekerasan kita harus lawan, perjuangkan betul, tapi di situ ada titipan seks bebas. Karena ada frasa suka sama suka. Saya sudah ke DPR sudah kemana-mana memperjuangkan, mari kita berjuang bersama-sama, ini untuk masa depan anak-anak kita, masa depan bangsa kita. Karena di situ (Permendikbud-Ristek) ada pesan terselubung," pungkasnya.
