Berita

Bekas Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu/Net

Politik

Said Didu: BUMN Itu Milik Negara, Bukan Milik Relawan Jokowi!

JUMAT, 19 NOVEMBER 2021 | 22:34 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemilik sah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sejatinya adalah negara. Oleh sebab itu perusahaan-perusahaan yang menjadi bagian dari BUMN itu bukan milik individu atau kelompok.

Begitu ditegaskan Mantan Sekretaris BUMN Said Didu saat menjadi narasumber dalam diskusi daring bertajuk "Banyak BUMN Sekarat, Pemerintah Bisa Apa?" pada Jumat malam (19/11).

"Saya hanya ingin mengingatkan bahwa BUMN itu Badan Usaha Milik Negara, bukan badan usaha milik pemerintah, milik Menteri, apalagi milik relawan, bukan! Ini milik negara," tegas Said Didu.


Said Didu mengatakan, BUMN itu memiliki dasar yang kuat yakni tertuang dalam UUD 1945. Artinya, BUMN dibentuk bukan melalui UU yang dibuat oleh DPR dan pemerintah.

"Jadi dasarnya sangat kuat. Dan mungkin satu-satunya negara yang dasar BUMN-nya itu konstitusi mungkin hanya Indonesia. China pun bukan, tidak. Itulah posisi BUMN," katanya.

Atas dasar itu, Said Didu merasa heran jika BUMN saat ini dijadikan sebagai "Sapi Perah" oleh oknum-oknum yang mencari keuntungan pribadi maupun golongan, tanpa memikirkan rakyat banyak.

"Kuncinya BUMN bagi saya ada tiga. Pertama, jadi benteng perekonomian nasional menghadapi globalisasi. Kedua, buffer perekonomian rakyat dan betul-betul menggerakkan ekonomi rakyat. Ketiga, adalah katalisator perekonomian nasional," pungkasnya.

Turut hadir dalam diskusi daring tersebut yakni Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, Menteri BUMN 2009-2011 Dahlan Iskan, dan Pengamat Politik Rocky Gerung.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya