Berita

Habib Rizieq Shihab/Net

Politik

Jika Ingin Pensiun dengan Damai, Jokowi Punya Peluang Dekati Habib Rizieq

JUMAT, 19 NOVEMBER 2021 | 13:46 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Joko Widodo selagi menjabat menjadi Presiden dianggap satu-satunya orang yang memiliki peluang dengan membebaskan Habib Rizieq Shihab (HRS) agar memiliki rasa aman dan tenang ketika pensiun nantinya.

Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto mengaku menyayangkan keputusan Majelis Kasasi yang hanya memotong hukuman Habib Rizieq dua tahun dalam perkara RS Ummi.

"Jika tidak ada perkara yang bersifat politis mestinya bukan dipotong dua tahun masa tahanan HRS, keputusan Majelis Kasasi ambigu, mengakui bahwa semua peristiwa itu adalah dugaan pelanggaran prokes Covid namun vonis dalam kasus RS Umi tetap lanjut meski di diskon 2 tahun," ujar Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (19/11).


Kata Satyo, jika putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka Habib Rizieq nantinya akan bebas pada 2023.

Bahkan menurut Satyo, hukuman untuk Habib Rizieq bisa berkurang bahkan bebas jika mendapat abolisi dari Presiden, Sebab, proses pemidanaan Habib Rizieq sarat dengan kepentingan politik.

Satyo mengamati, dampak dari upaya "memburu" Habib Rizieq kala itu, bangsa Indonesia hampir saja tercerai berai atau terancam perang saudara akibat peristiwa KM 50.

"Jelas HRS masih sangat kuat pengaruhnya juga disegani oleh faksi-faksi ormas Islam lainnya. Dia akan sangat berpengaruh dalam melakukan agitasi dan penggalangan dukungan terkait Pilpres 2024," kata Satyo.

Pada akhirnya kata Satyo, semua kontestan Pilpres akan sangat membutuhkan dukungan dan suara dari ormas Islam.

"Jokowi satu-satunya yang memiliki peluang dengan mudah selagi kini menjabat Presiden. Namun tentu saja jika dapat melihat hal itu sebagai peluang, bahwa bersama ormas Islam akan bisa melakukan suksesi dengan aman dan damai pasca pensiun nanti," pungkas Satyo.

Populer

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

UPDATE

Keputusan Pemerintah Batasi Ekspor Gas ke Singapura Sangat Tepat

Selasa, 27 Oktober 2026 | 01:57

IHSG, Selat Malaka dan Ujian Kedaulatan Ekonomi Indonesia

Selasa, 27 Oktober 2026 | 01:41

MKD Diminta Bersikap Tegas Sikapi Laporan Dugaan KDRT Anggota Dewan

Selasa, 27 Oktober 2026 | 01:20

Singapura, Dino Patti Djalal dan Opini Sesat

Selasa, 27 Oktober 2026 | 00:45

Bareskrim Tahan WN Taiwan Manajer Kapal Pengangkut 1 Ton Ketamin

Selasa, 27 Oktober 2026 | 00:26

Haji Isam dan Kutukan Demokrasi Mahal

Senin, 26 Oktober 2026 | 23:50

Kinerja Sektor Hukum Era Prabowo-Gibran Makin Bertaring

Senin, 26 Oktober 2026 | 23:24

Temui Mendikdasmen, DPR Minta Gerakan Lawan Bullying Diperkuat Lintas Sektor

Senin, 26 Oktober 2026 | 23:09

Balas Singapura! Bahlil Bakal Bangun PLTN di Batam

Senin, 26 Oktober 2026 | 22:18

Pelabuhan Sabang Didorong jadi Hub Internasional yang Ramah Lingkungan

Senin, 26 Oktober 2026 | 22:17

Selengkapnya