Berita

Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainudin Amali/Ist

Sepak Bola

Liga 3 Diduga Terjadi Pengaturan Skor, Menpora Minta PSSI Beri Hukuman Berat

JUMAT, 19 NOVEMBER 2021 | 05:45 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Kompetisi sepak bola Indonesia masih sulit untuk lepas dari cengkeraman para mafia pengaturan skor. Hal ini terlihat dari terungkapnya dugaan tindakan suap kepada pemain dan ofisial klub peserta Liga 3 20221-2022 zona Jawa Timur.

Menanggapi hal ini, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali meminta PSSI selaku otoritas tertingi sepak bola Indonesia memberi hukuman berat kepada para pemain dan ofisial klub Liga 3 yang terbukti menerima suap.

PSSI pun diminta untuk mengusut tuntas dugaan suap tersebut. Menurut Menpora, kasus ini menjadi sinyal agar PSSI mulai lebih memperhatikan Liga 3 yang diikuti tim-tim amatir karena kompetisi tersebut juga, merupakan ajang pembinaan klub sepak bola Indonesia.


“Ini tidak mudah untuk membuktikan (dugaan suap). Butuh penguatan di klub, Askab, Askot, dan Asprov agar lebih ditekankan bahwa bukan juara yang jadi tujuan kita, khususnya di Liga 3 yang merupakan pembinaan supaya mereka bisa menjadi klub yang naik level,” kata Zainudin dalam jumpa pers virtual di Jakarta, Kamis (18/11).

“Apabila terbukti (pengaturan skor) itu hukumannya jangan ringan, karena bisa membuat orang berulang kali untuk melakukan itu,” tegasnya.

Hukuman yang diberikan minimal diskors dari seluruh kegiatan sepak dengan durasi waktu tertentu, sampai yang terberat disanksi seumur hidup.

Dugaan pengaturan skor di pertandingan Liga 3 wilayah Jawa Timur adalah antara Gestra Paranane FA bertemu NZR Sumbersari FC dan Gestra melawan Persema.

Dalam dua pertandingan tersebut, Gestra kalah 0-1 dari NZR Sumbersari FC, dan keok 1-5 saat melawan Persema.

Kasus tersebut kini sedang diadili oleh Komite Disiplin Asprov PSSI Jawa Timur dan kini memasuki sidang kedua.

"Ada uang atau tidak, yang jelas kalah sesuai dengan permintaan. Ini dihubungi. Makanya ada laporan dari pihak manajemen. Makanya dia laporkan ke Komdis Asprov. Kalau ternyata benar, sanksinya seumur hidup," kata Ketua Komite Disiplin (Komdis) PSSI Erwin Tobing.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya