Berita

Konferensi pers Barikade 98/lst

Politik

Tragedi 98 Diusulkan Masuk Kurikulum Nasional, Ditulis Sesuai Fakta Sejarah

JUMAT, 19 NOVEMBER 2021 | 04:53 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Tragedi Semanggi 98 yang menelan korban jiwa menjadi sejarah kelam bagi bangsa Indonesia. Karena itulah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Barisan Rakyat Kawal Demokrasi (Barikade) 98 merekomendasikan pemberian gelar pahlawan nasional kepada para pejuang reformasi yang gugur pada Tragedi Semanggi 98.

Ini merupakan salah satu rekomendasi yang dihasilkan dalam menggelar Rakernas serta pengukuhan DPW Barikade 98 se-Indonesia pada 12-14 November 2021.

Rekomendasi lainnya adalah Barikade 98 siap mengawal kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo sampai selesai masa jabatannya.


"Barikade 98 memastikan menjadi pilar utama melawan orba, radikalisme, terorisme, dan intoleransi," ujar Ketua Steering Committee Rakernas I Dan Pengukuhan DPW Barikade 98 Se-Indonesia, Julianto Hendro Cahyono,  dalam jumpa pers di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (18/11).

Barikade 98 merekomendasikan pemberian gelar pahlawan nasional kepada empat pejuang reformasi Trisakti dan korban Semanggi 1 dan 2 sebagai tanggung jawab sejarah atas perjuangan reformasi 98.

"Sebagaimana dinyatakan Presiden RI Joko Widodo dalam RNA 18 Juli 2018 di Kemayoran bahwa pemberian gelar pahlawan nasional bagi pejuang mahasiswa adalah suatu kewajiban sejarah bangsa Indonesia," katanya, dikutip Kantor Berita RMOLJakarta.

Tak hanya itu, Barikade 98 juga merekomendasikan agar sejarah pergerakan mahasiswa 97/98 wajib dimuat dalam kurikulum pelajaran sejarah SD, SMP, dan SMA. Serta wajib ditulis dengan benar sesuai fakta sejarah.

"Barikade 98 juga mendukung pemerintah dalam menyita aset-aset Cendana dan konglomerat hitam yang terlibat dalam kasus BLBI untuk dikembalikan kepada rakyat. Dan mendukung sepenuhnya transformasi dan efisiensi di kementerian BUMN," ucapnya.

Menghadapi bonus demografi manusia, Indonesia harus segera dibukakan akses perbankan Himbara dengan keringanan bunga kredit bank tanpa agunan bagi usia 20 sampai 50 tahun.

"Ini untuk membuka usaha mikro kecil dan menengah sebagai wirausaha tangguh yang akan menguatkan perekonomian Indonesia," ungkap Hendro yang juga Wakil Ketua Umum (Waketum) Barikade 98.

Barikade 98 juga mendukung keberpihakan terhadap pelestarian lingkungan sesuai yang disampaikan Presiden Jokowi pada forum G-20.

Selain itu, Barikade 98 juga merekomendasikan menjaga dan melestarikan budaya nasional yang berkepribadian dari segala bentuk budaya asing yang merusak nilai-nilai budaya lokal, dan perkuat karakter bangsa serta menjaga budaya bangsa dari kontaminasi budaya asing.

"Barikade 98 mendorong percepatan optimalisasi kawasan ekonomi khusus di Arun Lhokseumawe Aceh, dan pembentukan kawasan ekonomi khusus di Fakfak Papua Barat," pungkas Hendro yang pernah menjadi Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti 98.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya