Bantu Kasus Hukum Masyarakat Petani, LBH HKTI Teken MoU dengan Mabes Polri

Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (LBH HKTI) melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Mabes Polri.

Penandatanganan MoU dilakukan ketua LBH HKTI Apriansyah dan Kabag Pakat Kerma Rokerma KL Sops Polri Kombes Heri Heryandi, di Hotel Ambhara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (18/11).

Apriansyah mengatakan, pihaknya sebagai mitra strategis pemerintah, selama ini sudah banyak membantu masyarakat petani Indonesia dengan turun langsung ke lapangan. Mereka menemukan masih banyak masalah yang dihadapi oleh para petani sehingga membutuhkan jembatan berupa pendampingan hukum, penyuluhan dan lain sebagainya.

"Yang ingin dicapai melalui MoU antara LBH HKTI dengan Mabes Polri adalah sinergi ini akan jadi suatu momentum yang nantinya kalau para petani ada urusan ke Polres dan Polda, rekan-rekan penyidik responnya akan semakin cepat dan tanggap untuk membantu masyarakat petani Indonesia. Ini sesuai dengan konsep Presisi yang digaungkan oleh Kapolri," ujar Apriansyah.

Sementara itu, Kombes Heri Heryandi menuturkan pada prinsipnya dari pihak Polri menyambut baik penandatanganan MoU dengan HKTI. MoU ini merupakan naskah induk yang akan menjadi payung hukum ke depan dalam pelaksanaan tugas nantinya dan segera ditindaklanjuti dengan yang lebih teknis lagi melalui Perjanjian Kerjas Sama (PKS).

"Jadi kita mengharapkan dengan adanya nota kesepahaman ini antara kami dari Polri dan juga HKTI terjalin hubungan yang baik di lapangan tentunya. Terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi di masyarakat kita, di lingkungan tani, masyarakat tani Indonesia," kata dia.

Penandatanganan MoU antara LBH HKTI dengan Mabes Polri dihadiri oleh Apriansyah, Sekjen LBH HKTI Nurdin Muhammad, Penasihat LBH HKTI Brigjen (Purn) Roeslan Nicholas.