Pesawat Garuda Indonesia/Net
Masalah keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk salah satu sebabnya karena ada dugaan korupsi dalam proyek pengadaan mesin dan unit pesawat. Dugaan tersebut juga diendus Serikat Karyawan Garuda.
Ketua Harian DPP Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Tomy Tampatty menerangkan, dugaan korupsi pengadaan pesawat dan mesin pesawat terjadi karena adanya penunjukan langsung Konsultan Restrukturisasi.
Menyikapi dugaan tersebut, Tomy bersama rekan-rekannya di Serikat Karyawan Garuda menyambangi Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Jalan Penjompongan Raya, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (18/11).
"Serikat Karyawan Garuda Indonesia (Sekarga) mendatangi Gedung BPK untuk menyerahkan Surat Permintaan Audit Forensik," ujar Tomy kepada wartawan, Kamis siang (18/11).
Tomy menuturkan, surat permintaan audit tersebut tercatat dengan nomor SKGA-6/279/XI/2021 yang berisi permintaan kepada BPK untuk mengaudit seluruh transaksi yang patut diduga telah terjadi praktik korupsi.
Di samping itu, langkah yang diambil pihaknya sekarang ini masih terkait dengan pernyataan mantan Komsaris Garuda Indonesia, Peter F. Gontha, terkait adanya indikasi praktek korupsi pengadaan mesin dan unit pesawat dengan penunjukan langsung konsultan restrukturisasi tahun 2020 yang biayanya mencapai Rp 800 miliar.
"Informasi ini telah beredar luas di media sosial. Maka kami memohon kiranya BPK melakukan audit forensik terhadap semua transaksi pengadaan mesin pesawat dan pesawat di masa lalu dan masa kini," tandas Tomy.
Lebih lanjut, Tomy juga berharap kasus ini bisa ditelusuri lebih dalam oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan ditindak secara hukum.
"Siapa pun yang terbukti harus dihukum mati dan disita kekayaannya untuk menambah modal kekayaan dan penyelamatan
flag carrier Garuda Indonesia," demikian Tomy.
