Berita

Pesawat Garuda Indonesia/Net

Politik

Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin dan Unit Pesawat, Serikat Karyawan Desak BPK Audit Keuangan Garuda

KAMIS, 18 NOVEMBER 2021 | 16:00 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Masalah keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk salah satu sebabnya karena ada dugaan korupsi dalam proyek pengadaan mesin dan unit pesawat. Dugaan tersebut juga diendus Serikat Karyawan Garuda.

Ketua Harian DPP Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Tomy Tampatty menerangkan, dugaan korupsi pengadaan pesawat dan mesin pesawat terjadi karena adanya penunjukan langsung Konsultan Restrukturisasi.

Menyikapi dugaan tersebut, Tomy bersama rekan-rekannya di Serikat Karyawan Garuda menyambangi Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Jalan Penjompongan Raya, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (18/11).


"Serikat Karyawan Garuda Indonesia (Sekarga) mendatangi Gedung BPK untuk menyerahkan Surat Permintaan Audit Forensik," ujar Tomy kepada wartawan, Kamis siang (18/11).

Tomy menuturkan, surat permintaan audit tersebut tercatat dengan nomor SKGA-6/279/XI/2021 yang berisi permintaan kepada BPK untuk mengaudit seluruh transaksi yang patut diduga telah terjadi praktik korupsi.

Di samping itu, langkah yang diambil pihaknya sekarang ini masih terkait dengan pernyataan mantan Komsaris Garuda Indonesia, Peter F. Gontha, terkait adanya indikasi praktek korupsi pengadaan mesin dan unit pesawat dengan penunjukan langsung konsultan restrukturisasi tahun 2020 yang biayanya mencapai Rp 800 miliar.

"Informasi ini telah beredar luas di media sosial. Maka kami memohon kiranya BPK melakukan audit forensik terhadap semua transaksi pengadaan mesin pesawat dan pesawat di masa lalu dan masa kini," tandas Tomy.

Lebih lanjut, Tomy juga berharap kasus ini bisa ditelusuri lebih dalam oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan ditindak secara hukum.

"Siapa pun yang terbukti harus dihukum mati dan disita kekayaannya untuk menambah modal kekayaan dan penyelamatan flag carrier Garuda Indonesia," demikian Tomy.

Populer

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Modal Asing Keluar Rp7,71 Triliun, BI Catat Tekanan di SBN pada Pertengahan Januari 2026

Jumat, 16 Januari 2026 | 08:05

Dolar AS Menguat ke Level Tertinggi Enam Pekan

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:56

Kejauhan Mengaitkan Isu Ijazah Jokowi dengan SBY–AHY

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:48

RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Alat Menyandera Lawan Politik

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:40

Jenazah 32 Tentara Kuba Korban Serangan AS di Venezuela Dipulangkan

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:33

Bursa Eropa: Efek Demam AI Sektor Teknologi Capai Level Tertinggi

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:16

Emas Tak Lagi Memanas, Tertekan Data Tenaga Kerja AS dan Sikap Moderat Trump

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:06

Wajah Ideal Desa 2045

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:50

TPU Tegal Alur Tak Tersangkut Lahan Bersengketa

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:23

Kemenkes Siapkan Rp1,2 Triliun untuk Robotik Medis

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:04

Selengkapnya