Berita

Presiden Belarusia Aleksandr Lukashenko/Net

Dunia

Lukashenko Menyatakan Kesediaannya Berbicara dengan Merkel Terkait Krisis Migran

KAMIS, 18 NOVEMBER 2021 | 12:12 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Krisis migran di perbatasan Belarusia mendorong Jerman untuk segera melakukan dialog dengan Belarusia.

Kantor kepresidenan Belarus mengkonfirmasi bahwa Presiden Aleksander Lukashenko telsh setuju untuk membuka peluang dialog dengan Kanselir Jerman Angela Merkel untuk membahas krisis migrasi di perbatasannya bersama Uni Eropa.

"Kanselir Merkel akan berbicara dengan Tuan Lukashenko. Dia menekankan perlunya penyelesaian krisis bersama dengan dukungan Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR), Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), dan kerja sama Komisi Eropa, untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan fasilitas repatriasi kepada orang-orang yang terkena dampak,” tulis juru bicara kanselir dalam postingan Twitter, Rabu (17/11).


Merkel dan Lukashenko telah melakukan percakapan telepon sebelumnya pada minggu ini yang dikatakan oleh juru bicara pemerintah Polandia Piotr Mueller sebagai "bukan langkah yang baik", seperti dilaporkan AFP.

Ribuan migran, kebanyakan dari Timur Tengah, berbondong-bondong mencari suaka ke Eropa melalui rute Belarusia.

Mereka kemudian berkemah di perbatasan Polandia-Belarusia, menciptakan krisis migran yang disebut-sebut bia melahirkan ancaman keamanan di antara negara-negara tetangga, yang disebut Barat sebagai balas dendam Lukashenko atas sanksi yang dijatuhkan pada rezimnya setelah penindasan brutal terhadap protes terhadap pemerintahannya.
Sejauh ini negara-negaar Eropa dan Amerika Serikat menyalahkan Belarusia, dan bahkan mengaitkan Rusia. Lukashenko dan sekutu utamanya, Vladimir Putin, telah menolak tuduhan itu dan mengkritik Uni Eropa karena tidak menerima para migran yang ingin menyeberang ke Polandia.

Lukashenko, yang sering disebut sebagai "diktator terakhir Eropa", sampai saat ini tidak diakui sebagai presiden sah Belarusia.

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Polri Didesak Usut Donatur Penyebar Hoaks Kerusuhan Agustus

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:47

Zelensky Klaim 50 Ribu Tentara Korut Sedang Dalam Perjalanan ke Rusia

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:24

Ekonomi Indonesia Mustahil Saingi Vietnam jika Abaikan Sektor Luar Negeri

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:23

Rezim Hubungan Industrial Maritim Indonesia Belum Terintegrasi

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:14

KPK Kuliti Ahmad Dedi Usut Dugaan Pengaturan Jalur Merah-Hijau Impor Blueray

Minggu, 09 Agustus 2026 | 16:51

Iran Waspadai Pakta Pertahanan Mekkah Bentukan Turki, Saudi, dan Pakistan

Minggu, 09 Agustus 2026 | 16:29

Kejari Tanjung Perak Bantah Isu Pemerasan 6 Eks Pejabat Pelindo dan APBS

Minggu, 09 Agustus 2026 | 15:36

Penguatan Kopdes Merah Putih Kunci Kemandirian Ekonomi Papua

Minggu, 09 Agustus 2026 | 15:08

Turki Tegaskan Pakta Pertahanan Mekkah Dibentuk Bukan untuk Hadapi Iran

Minggu, 09 Agustus 2026 | 14:53

Usai Putusan MK, Siaga 98 Dorong Penataan BGN Lewat Perpres Baru

Minggu, 09 Agustus 2026 | 14:36

Selengkapnya