Jumpa pers Barikade 98/lst
Barikade 98 sejak awal menyesalkan masuknya Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, ke dalam kabinet Jokowi-Maruf Amin. Terlebih kader Gerindra masih kerap memposisikan diri sebagai oposisi bukan anggota koalisi pemerintah.
"Kami bahkan menilai sejak awal tidak ada manfaatnya sama sekali masuknya Prabowo dalam kabinet Jokowi Maruf Amin," ujar Ketua Umum Barikade 98, Benny Rhamdani, dalam jumpa pers di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (17/11).
Menurut Benny, sejak Prabowo dilantik sebagai Menteri Pertahanan RI pada 23 Oktober 2019 lalu, anak buahnya tetap melakukan serangan kepada pemerintahan Jokowi.
Sebut saja kritikan Fadli Zon yang saat ini duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) kepada pemerintah.
"Sikap Fadli Zon ini, bahkan sejak awal Prabowo diberi posisi sebagai Menhan RI, dan satu kursi (menteri) lainnya ditempati kader Partai Gerindra, Fadli Zon terus melakukan serangan kepada pemerintah Jokowi-Maruf Amin," katanya.
"Bahkan terkadang serangan-serangan Fadli Zon ini adalah serangan yang mengarah kepada pribadi Jokowi dengan melemparkan berita bohong, cenderung menghasut masyarakat," sambung Benny.
Padahal, jika hanya kritik terhadap pemerintahan, Barikade 98 menghormati siapapun termasuk kepada partai politik yang bukan menjadi bagian pendukung pemerintah.
"Kami ingin buktikan, hingga hari ini kami tidak pernah mempersoalkan kritik Partai Demokrat, tidak pernah mempersoalkan kritik dari PKS. Tidak pernah kami mengomentari kritik-kritik partai yang tidak menjadi bagian pemerintah," tegas Benny.
Benny pun menjelaskan alasan pihaknya harus mempersoalkan sikap Fadli Zon tersebut.
"Karena ia adalah kader Partai Gerindra. Dan Gerindra serta Prabowo saat ini menjadi bagian koalisi pemerintah, yang konsekuensi logis ketika sudah menjadi bagian koalisi harus memberikan dukungan penuh kepada kebijakan-kebijakan pemerintah," tuturnya.
Dalam pandangan Barikade 98, ini menjadi konsekuensi logis bahkan moral dan etis, bergabungnya partai politik dalam koalisi pemerintah atau pemenang Pilpres, termasuk Gerindra.
Maka sikap politik partai maupun seluruh jajaran pengurus dan kader partai wajib memberikan dukungan penuh terhadap seluruh kebijakan pemerintah.
Atas dasar hal di atas, Barikade 98 meminta Fadli Zon untuk segera dicopot dan atau Prabowo Subianto segera mundur dari jabatan Menteri Pertahanan.
"Jadi tidak hanya konsekuensi logis tapi secara moral dan etis, siapapun partai politik sekalipun awalnya oposisi atau bukan bagian dari pihak pemenang dalam Pilpres, tapi ketika dia menyatakan bergabung dalam koalisi, maka wajib hukumnya untuk memberikan dukungan penuh kepada program-program Pemerintah," pungkas Benny.
