Berita

Ketua Panja RUU TPKS, Willy Aditya/Net

Politik

Pengesahan Draf RUU TPKS Deadlock, Ketua Panja: Saya Harap Diambil Sebuah Keputusan Meski Berat

RABU, 17 NOVEMBER 2021 | 22:18 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang dilakukan panitia kerja DPR RI deadlock.

Hal itu dikarenakan dalam rapat panja belum semua fraksi sepakat draf yang disusun tenaga ahli Badan Legislasi (Baleg) yang berlangsung hari ini, Rabu (17/11).

Hal itu dibenarkan oleh Ketua Panja RUU TPKS, Willy Aditya usai melaksanakan rapat di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.


"Ya memang harapan saya selaku ketua Panja diambil sebuah keputusan, tapi masih cukup berat," kata Willy.

Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem itu menyampaikan, setidaknya ada sejumlah poin yang dipermasalahkan misalnya terkait judul.Semula, Panja menyepakati judul yang digunakan yaitu RUU TPKS. Namun, permasalahan itu kembali mencuat saat membahas poin lain.

Sejumlah fraksi mendorong adanya perubahan judul. Yakni, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang meminta judul RUU ini menjadi Tindak Pidana Seksual. Selain itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengusulkan RUU Tindak Pidana Asusila.

Lalu, ada juga pihak yang mempermasalahkan isi RUU yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual ini. Menurut mereka, permasalahan seksual tidak hanya pada kekerasan, tetapi juga kesusilaan.

Willy yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Baleg menilai pemilihan judul RUU TPKS hanya fokus pada tindak pidana. Yakni, sifat RUU TPKS merupakan lex specialis karena hanya fokus pada kekosongan hukum.

"Semata-mata ingin membuat payung hukum bagi mereka para korban yang sejauh ini tidak memiliki cantelan dasar hukum ketika melaporkan ke polisi atau jaksa," imbuhnya.

Karena itu menurutnya, permasalahan judul ini tidak bisa dianggap enteng. Sebab, bakal mempengaruhi struktur RUU.

"Kalau teman-teman yang mengusulkan judul berbeda pasti memiliki logika serta batang tubuh yang berbeda pula," katanya.

Menyikapi perbedaan pendapat tersebut, Willy meminta seluruh fraksi kembali melakukan rapat pembahasan RUU TPKS. Usulan tersebut disampaikan agar seluruh fraksi bisa menyatukan perbedaan pandangan agar pembahasan RUU TPKS tidak buntu.

Dia tak ingin pengambilan keputusan dilakukan hari ini. Sebab, kemungkinan besar draf RUU TPKS akan ditolak jika dipaksakan.

"Saya selaku ketua panja masih mengajak sekali lagi rapat, sekaligus melakukan lobi-lobi,"imbaunya.

Tak cuma itu, dia mengajak masyarakat untuk mengawal pembahasan draf RUU TPKS. Dia menjamin pembahasan bakal dilakukan secara terbuka.

"Mari bersama-sama kita awasi ini, kita ikuti ini. Ini lah pertarungan politik, ini lah perbenturan politik siapa yang bersepakat siapa yang tidak," demikian Willy.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya