Berita

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera/Net

Politik

Eselon I Kementan Pakai Baju Konstranas, PKS: Ini Masalah Besar

RABU, 17 NOVEMBER 2021 | 09:26 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Netralitas dan integritas adalah pilar penting yang harus dipegang oleh aparatur sipil negara (ASN) dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyakat.

Begitu dikatakan anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengomentari beredarnya foto yang memotret momen pejabat eselon I Kementerian Pertanian memakai seragam loreng milik organisasi Komando Strategis Nasional (Konstranas), yang diduga organisasi sayap Nasdem.

"Ini perkara besar. Semua ASN harus netral. Di Komisi II, kami selalu jaga dan tekankan netralitas ASN. Karena itu pilar utama," kata Ketua DPP PKS itu kepada wartawan, Rabu (17/11).


Persoalan kedua, kata Mardani, bagaimana ASN bisa menjaga integritas. Yakni, ASN tidak mesti menuruti perintah atasan jika memang permintaan itu berbenturan dengan peraturan.

"ASN perlu berani mengatakan "tidak". Jangan selalu  "iya". Tidak semua permintaan menteri atau pembina dengan jabatan politik diikuti," terangnya.

Terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menegaskan, Partai Nasdem tidak mempunyai seragam loreng dan hanya punya seragam resmi berwarna biru.

Ali menekankan, seragam loreng Konstranas yang digunakan para ASN Kementan ini bukanlah bagian dari Partai Nasdem.

“Saya bilang Konstranas itu bukan sayap Partai Nasdem. Saya tegasin itu bukan sayap dan badan Partai Nasdem,” tegasnya.

Beredar gambar yang memotret momen pejabat teras Kementerian Pertanian yang notabene berstatus aparatur sipil negara (ASN), kedapatan memakai baju loreng yang identik dengan seragam Komando Strategis Nasional Partai Nasdem Partai Nasdem.

Dalam gambar yang beredar, memotret salah satunya Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono mengenakan seragam loreng berfoto bersama dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang juga kader Nasdem.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya