Berita

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera/Net

Politik

Eselon I Kementan Pakai Baju Konstranas, PKS: Ini Masalah Besar

RABU, 17 NOVEMBER 2021 | 09:26 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Netralitas dan integritas adalah pilar penting yang harus dipegang oleh aparatur sipil negara (ASN) dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyakat.

Begitu dikatakan anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengomentari beredarnya foto yang memotret momen pejabat eselon I Kementerian Pertanian memakai seragam loreng milik organisasi Komando Strategis Nasional (Konstranas), yang diduga organisasi sayap Nasdem.

"Ini perkara besar. Semua ASN harus netral. Di Komisi II, kami selalu jaga dan tekankan netralitas ASN. Karena itu pilar utama," kata Ketua DPP PKS itu kepada wartawan, Rabu (17/11).


Persoalan kedua, kata Mardani, bagaimana ASN bisa menjaga integritas. Yakni, ASN tidak mesti menuruti perintah atasan jika memang permintaan itu berbenturan dengan peraturan.

"ASN perlu berani mengatakan "tidak". Jangan selalu  "iya". Tidak semua permintaan menteri atau pembina dengan jabatan politik diikuti," terangnya.

Terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menegaskan, Partai Nasdem tidak mempunyai seragam loreng dan hanya punya seragam resmi berwarna biru.

Ali menekankan, seragam loreng Konstranas yang digunakan para ASN Kementan ini bukanlah bagian dari Partai Nasdem.

“Saya bilang Konstranas itu bukan sayap Partai Nasdem. Saya tegasin itu bukan sayap dan badan Partai Nasdem,” tegasnya.

Beredar gambar yang memotret momen pejabat teras Kementerian Pertanian yang notabene berstatus aparatur sipil negara (ASN), kedapatan memakai baju loreng yang identik dengan seragam Komando Strategis Nasional Partai Nasdem Partai Nasdem.

Dalam gambar yang beredar, memotret salah satunya Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono mengenakan seragam loreng berfoto bersama dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang juga kader Nasdem.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya