Berita

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera/Net

Politik

Eselon I Kementan Pakai Baju Konstranas, PKS: Ini Masalah Besar

RABU, 17 NOVEMBER 2021 | 09:26 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Netralitas dan integritas adalah pilar penting yang harus dipegang oleh aparatur sipil negara (ASN) dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyakat.

Begitu dikatakan anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengomentari beredarnya foto yang memotret momen pejabat eselon I Kementerian Pertanian memakai seragam loreng milik organisasi Komando Strategis Nasional (Konstranas), yang diduga organisasi sayap Nasdem.

"Ini perkara besar. Semua ASN harus netral. Di Komisi II, kami selalu jaga dan tekankan netralitas ASN. Karena itu pilar utama," kata Ketua DPP PKS itu kepada wartawan, Rabu (17/11).


Persoalan kedua, kata Mardani, bagaimana ASN bisa menjaga integritas. Yakni, ASN tidak mesti menuruti perintah atasan jika memang permintaan itu berbenturan dengan peraturan.

"ASN perlu berani mengatakan "tidak". Jangan selalu  "iya". Tidak semua permintaan menteri atau pembina dengan jabatan politik diikuti," terangnya.

Terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menegaskan, Partai Nasdem tidak mempunyai seragam loreng dan hanya punya seragam resmi berwarna biru.

Ali menekankan, seragam loreng Konstranas yang digunakan para ASN Kementan ini bukanlah bagian dari Partai Nasdem.

“Saya bilang Konstranas itu bukan sayap Partai Nasdem. Saya tegasin itu bukan sayap dan badan Partai Nasdem,” tegasnya.

Beredar gambar yang memotret momen pejabat teras Kementerian Pertanian yang notabene berstatus aparatur sipil negara (ASN), kedapatan memakai baju loreng yang identik dengan seragam Komando Strategis Nasional Partai Nasdem Partai Nasdem.

Dalam gambar yang beredar, memotret salah satunya Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono mengenakan seragam loreng berfoto bersama dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang juga kader Nasdem.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

RUU Perampasan Aset Diusulkan Ganti Nama, Berikut Nomenklaturnya

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:07

Purbaya Sudah Cairkan Rp20,5 Triliun ke 490 Pemda buat Gaji PPPK

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:52

Koperasi Jadi Kunci Hilirisasi Sawit dan Penguatan Daya Tawar Petani

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:50

Songs for Sumatera-Human Initiative Pulihkan Fasilitas MIN 4 Aceh Tamiang

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:38

Subsidi Pertalite Bocor, Kelompok Kaya Masih Nikmati Kucuran Negara

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:32

Pengacara Gus Yaqut Bongkar Duduk Persoalan Pembagian Kuota Haji Tambahan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:16

Usai Bertemu Purbaya, Bahlil Bakal Perketat Orang Kaya yang Pakai Pertalite

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:58

12 Saksi Diperiksa, Sekretaris Kepala BGN Ikut Terseret Kasus MBG

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:46

Rudy Tanoe Irit Bicara soal Korupsi Penyaluran Bansos Usai Diperiksa KPK 4,5 Jam

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:42

Selengkapnya