Berita

Ekonom senior Didik J Rachbini/Net

Politik

Utang Negara Meningkat Karena Pemerintah Tak Lakukan Check and Balances

RABU, 17 NOVEMBER 2021 | 03:25 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Penerapan check and balances menjadi salah satu poin penting dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Ketika check and balances tidak diterapkan dengan baik oleh pemerintah, demokrasi pun bisa ikut terseret.

Menurut Rektor Universitas Paramadina, Prof Didik J Rachbini, demokrasi di Indonesia memiliki caranya sendiri untuk menjadi baik dan buruk. Didik mencontohkan penunjukkan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan meski saat Pilpres menjadi rival bagi Joko Widodo.

Masuknya Prabowo ke pemerintahan merupakan bagian dari demokrasi yang baik, kata Didik.


"Ya enggak?  Itu style. Jadi menurut saya selama tidak ilegal dalam arti itu suatu trik strategi, menurut saya enggak apa-apa. Kelemahannya muncul karena tidak ada check and balances,” kata Didik di gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (16/11).

Ekonom senior ini menambahkan, tidak adanya check and balances di pemerintahan, telah membuat penambahan utang negara secara drastis.

Pada 2019 obligasi RI adalah sebesar Rp 625 triliun. Namun, tanpa basa basi karena Covid-19, utang negara langsung bertambah menjadi Rp 1.220 trilliun. Hal itu menurut Didik lantaran tidak adanya check and balances.

“Ini gila. Di Jerman itu untuk nambah pengeluaran bagi masyarakat apakah itu 500 juta euro atau 1 juta euro debatnya enggak karu-karuan,” ujarnya.

"Apalagi sekarang enggak ada kunjungan, enggak ada macem-macem itu bisa Rp 500-600 triliun, itu dulu dipakai. Sekarang pada masa krisis enggak ada hambatan apa-apa dalam dana, bahkan jorjoran. Di akhir tahun ini harus 10 kali datang ke daerah-daerah, ini perilaku yang merusak wilayah negara dan wilayah BUMN. Jadi BUMN kena getahnya itu,” tutup Didik J Rachbini.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya