Berita

Rektor Universitas Paramadina, Didik J Rachbini/Net

Politik

Didik J Rachbini: Kalau Saya Jadi Presiden, Kenapa Mesti Melihara Alap-alap?

RABU, 17 NOVEMBER 2021 | 00:58 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Keberadaan sejumlah orang yang kompetensinya diragukan namun bisa menduduki posisi komisaris di sejumlah BUMN masih terus menuai kritikan keras dari masyarakat. Alhasil, Menteri BUMN Erick Thohir yang berlatar belakang seorang profesional pun dinilai tidak profesional dalam menjalankan tugasnya.

"Erick itu profesional, dia tidak boleh mengalah pada pemain band itu, siapa itu? Abdee Slank,” ucap Rektor Universitas Paramadina, Didik J Rachbini, di gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (16/11).

"Sebetulnya proses politik itu, demokrasi itu indah, tapi kalau diacak-acak enggak karu-karuan jadi berat. Pemilu itu kontrak antara presiden, anggota DPR dengan rakyat. Prosesnya itu. Ini kontraknya lewat pemilu,” sambungnya.


Didik menambahkan, dalam pemilu terjadi proses kampanye. Begitu selesai muncul lah presiden pilihan dari civil society itu sendiri. Di tengah-tengah ada kelompok yang menjadi tim pemenangan yang mendapatkan tempat karena jasanya membantu meramaikan kampanye.

Menurut Didik, orang-orang yang seperti itu seharusnya tidak perlu masuk ke dalam pemerintahan.

“Di tengah-tengah ini sekarang ada alap-alap ada tikus-tikus, namanya relawan itu yang dia tidak di masyarakat, bukan NU, bukan Muhammadiyah, tapi bukan negara. Ini hidup dan lucunya dipelihara oleh manusia-manusia yang jadi state itu, oleh gubernur oleh pemerintah. Itulah yang merusak demokrasi sebetulnya,” jelasnya.

"Kalau saya jadi presiden, saya kan sudah punya polisi, punya guru, punya macam-macam, punya anggaran, kenapa mesti melihara alap-alap? Dan alap-alapnya masuk ke sana masuk ke sini,” tegas Didik.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya