KPK Ingin di Kemensos Tidak Ada Lagi Kasus Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta agar tidak ada lagi perbuatan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Sosial (Kemensos).

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron saat konferensi pers bersama Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini usai melaksanakan kegiatan Penguatan Antikorupsi Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas).

Kegiatan itu dilakukan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pejabat Kemensos beserta pasangannya yang dilaksanakan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa siang (16/11).

Ghufron mengatakan, kegiatan PAKU Integritas merupakan program KPK untuk meningkatkan integritas agar pejabat tidak mau korupsi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi masing-masing pejabat di lingkungan Kemensos.

Dalam acara tersebut, Ghufron juga menyampaikan tiga strategi di hadapan Mensos dan pejabat Kemensos yang didampingi pasangannya.

Ketiga strategi tersebut yaitu, penindakan yang diharapkan para pejabat untuk takut melakukan korupsi dan agar pelakunya jera.

Kedua, perbaikan sistem agar sistem tatakelola keuangan, tatakelola penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan dapat mempersempit agar tidak bisa dikorup.

"Dan yang ketiga adalah pendekatan pendidikan dan peran serta masyarakat agar menumbuhkan integritas dari dalam dirinya untuk tidak mau korup," ujar Ghufron kepada wartawan di ruang konferensi pers Gedung Merah Putih KPK, Selasa siang (16/11).

Ghufron selanjutnya menyampaikan tujuan dari kegiatan ini. Yaitu, menyatukan visi bahwa sebagai aparatur negara harus memastikan menghadirkan fungsi dan tugas negara dalam kerangka menyelesaikan masalah-masalah sosial.

"Kalau sudah empati dan kemudian kesadaran akan kehadiran dan tugasnya untuk menghadirkan negara dalam menyelesaikan-menyelesaikan masalah sosial, kami yakin kesadaran itu akan menumbuhkan komitmen dan kemudian ada kesadaran bahwa baik uang yang ia kelola, baik wewenang yang dilimpahkan kepada jajaran Kemensos akan dilaksanakan secara konsisten untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial di Indonesia, sehingga tidak akan ada korup-korup lagi di Kemensos. Itu yang kami laksanakan," jelas Ghufron.

Mensos Risma pun kata Ghufron, juga telah melaporkan dan menyampaikan perkembangan beberapa hal yang telah dilakukan untuk meningkatkan integritas dari dalam diri para pejabat di lingkungan Kemensos.

Mulai dari sistem kepegawaiannya, yaitu dengan mamastikan semua layanan kepegawaian tidak ada lagi kegiatan-kegiatan kepegawaian yang berbau ada uang.

Kedua, tentang setiap belanja negara, tidak hanya selesai pada laporan, tapi dipastikan bahwa apa yang menjadi sasarannya sampai.

Misalnya, sembako bukan hanya sampai pada laporan selesai, tapi dipastikan pada objek ataupun sasaran yang menjadi target itu barangnya sampai.

Ketiga, tentang pengawasan internal. Disadarkan bahwa fungsi Irjen adalah fungsi mengingatkan, bukan fungsi mencari kesalahan.

"Maka supaya setiap di jajaran kementerian itu membuka diri untuk saling memperbaiki jika ada kesalahan. Sehingga kemudian harapannya kalau selesai ditingkat pengawasan internal, tidak akan ada lagi pengawasan eksternal apalagi kemudian harus penegak hukum yang turun," terang Ghufron.

Selanjutnya keempat, hukuman dan reward harus ditegakkan guna mencontohkan bahwa yang salah diberikan hukuman, sedangkan yang berprestasi dan berkinerja diberikan reward yang bertujuan memicu kinerja para pejabat.

"Itu yang disampaikan Bu Risma dalam merawat dan menjaga integritas setiap aparat dijajaran Kemensos," pungkas Ghufron.