Berita

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky/Net

Dunia

Tingkat Vaksinasi Rendah, Zelensky Rayu Warga yang Mau Divaksin dengan Uang Tunai

SELASA, 16 NOVEMBER 2021 | 19:14 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Ukraina yang sedang berjuang memerangi penyebaran virus corona, mencoba 'merayu' warga dengan pemberian intensif uang tunai agar mereka bersedia melakukan vaksinasi Covid-19.

Pemberian intensif ditujukan agar target vaksinasi tercapai sehingga bisa menciptakan kekebalan dan bisnis bisa segera dibuka kembali.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pernyataannya pada  Senin (15/11) menyampaikan bahwa negara itu memiliki tingkat vaksinasi yang rendah, yaitu sepertiga dari populasi.


"Setiap orang yang telah memiliki dua dosis akan dapat menerima 1.000 hryvnias atau sekitar 35 euro," janji  Zelenksy dalam pesan video, seperti dikutip dari AFP.

Itu adalah jumlah yang cukup besar untuk warga salah satu negara termiskin di Eropa. Uang itu dapat digunakan untuk membeli keanggotaan klub olahraga, tiket bioskop, teater atau museum, atau membeli tiket kereta api atau pesawat untuk perjalanan di Ukraina.

Untuk program intensif yang akan mulai diberlakukan pada Desember mendatang, pemerintah diperkirakan akan menyetujui 200 juta euro.

Pihak berwenang telah mencoba untuk meningkatkan vaksinasi dengan memberlakukan pembatasan pada orang yang tidak divaksinasi, seperti persyaratan sertifikat vaksin untuk beberapa ruang publik.

Namun, menurut data kementerian kesehatan, hanya 28 persen warga Ukraina yang menerima dua dosis vaksin. Bekas republik Soviet itu mencatat 442 kematian akibat virus corona dalam 24 jam terakhir pada Senin, jumlah kematian baru tertinggi kedua di dunia setelah Rusia, yang melaporkan 1.211.

Meskipun data menunjukkan, Zelensky tetap bersikeras bahwa negara itu telah berhasil melewati pandemi.

"Kami telah melewati puncak gelombang ini," katanya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya