Berita

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky/Net

Dunia

Tingkat Vaksinasi Rendah, Zelensky Rayu Warga yang Mau Divaksin dengan Uang Tunai

SELASA, 16 NOVEMBER 2021 | 19:14 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Ukraina yang sedang berjuang memerangi penyebaran virus corona, mencoba 'merayu' warga dengan pemberian intensif uang tunai agar mereka bersedia melakukan vaksinasi Covid-19.

Pemberian intensif ditujukan agar target vaksinasi tercapai sehingga bisa menciptakan kekebalan dan bisnis bisa segera dibuka kembali.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pernyataannya pada  Senin (15/11) menyampaikan bahwa negara itu memiliki tingkat vaksinasi yang rendah, yaitu sepertiga dari populasi.


"Setiap orang yang telah memiliki dua dosis akan dapat menerima 1.000 hryvnias atau sekitar 35 euro," janji  Zelenksy dalam pesan video, seperti dikutip dari AFP.

Itu adalah jumlah yang cukup besar untuk warga salah satu negara termiskin di Eropa. Uang itu dapat digunakan untuk membeli keanggotaan klub olahraga, tiket bioskop, teater atau museum, atau membeli tiket kereta api atau pesawat untuk perjalanan di Ukraina.

Untuk program intensif yang akan mulai diberlakukan pada Desember mendatang, pemerintah diperkirakan akan menyetujui 200 juta euro.

Pihak berwenang telah mencoba untuk meningkatkan vaksinasi dengan memberlakukan pembatasan pada orang yang tidak divaksinasi, seperti persyaratan sertifikat vaksin untuk beberapa ruang publik.

Namun, menurut data kementerian kesehatan, hanya 28 persen warga Ukraina yang menerima dua dosis vaksin. Bekas republik Soviet itu mencatat 442 kematian akibat virus corona dalam 24 jam terakhir pada Senin, jumlah kematian baru tertinggi kedua di dunia setelah Rusia, yang melaporkan 1.211.

Meskipun data menunjukkan, Zelensky tetap bersikeras bahwa negara itu telah berhasil melewati pandemi.

"Kami telah melewati puncak gelombang ini," katanya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Haji Isam Temui Seskab Teddy, Bahas Investasi Pertambangan hingga Hilirisasi

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:17

Kolombia Ubah Sikap, Kini Akui Kedaulatan Maroko atas Sahara

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:02

KPK Periksa 2 ASN Pemkot Bengkulu dalam Pengembangan Kasus Suap Rejang Lebong

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:01

Jelang Sidang Tahunan MPR, Pemerintah Matangkan Persiapan Pidato Kenegaraan Prabowo

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:56

Bitcoin Menguat Berkat Derasnya Aliran Dana ETF

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:49

Keamanan Data Pajak Jadi Prioritas Usai Kebakaran Bapenda

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:45

Destry Damayanti Resmi Jadi Calon Tunggal Gubernur BI

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:36

Kejagung Periksa 16 Saksi di Kasus BGN, 10 di Antaranya Direktur Perusahaan

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:32

Greenland Tolak Aktivitas Perusahaan AS di Tengah Ancaman Aneksasi Trump

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:27

Gibran Jadi Presiden Solusi atau Petaka?

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:26

Selengkapnya