Berita

Presiden pertama Uni Soviet Mikhail Gorbachev/Net

Dunia

Gorbachev: Perlu Ada Demiliterisasi, Upaya Keamanan akan Gagal Jika Pemerintah Sibuk Buang Uang untuk Perlombaan Senjata

SELASA, 16 NOVEMBER 2021 | 15:55 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

RMOL. Ancaman dunia bukan hanya pandemi, kemiskinan, kekeringan, dan pemanasan global, tetapi juga perlombaan senjata. Untuk itu, diharapkan agar negara-negara melakukan demiliterisasi untuk meminimalkan ancaman dunia.

Presiden pertama Uni Soviet Mikhail Gorbachev dalam pidatonya di Konferensi Aliansi Global untuk Keamanan Nuklir dan Dunia Bebas Nuklir, mengatakan, agar negara-negara mempertimbangkan kembali pemahaman tentang keamanan yang sejauh ini terbatas pada aspek militer, dan menyerukan demiliterisasi.

"Upaya untuk memberi keamanan yang lebih baik untuk semua masyarakat akan gagal, jika pemerintah terus membuang uang dalam jumlah besar ke dalam tungku perlombaan senjata, terutama perlombaan senjata nuklir," ujar Gorbachev dalam konferensi yang diselenggarakan pada Senin (15/11), seperti dikutip dari TASS.


Ia juga menolak pemahaman bahwa senjata nuklir diciptakan untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia. "Itu hanya mitos dan spekulasi!" katanya, menambahkan bahwa ia sangat berharap pada "hasil nyata" dari pembicaraan Jenewa, di mana presiden Rusia dan AS membahas urusan nuklir.

Ia mengingatkan kembali peristiwa di mana senjata nuklir adalah akar penyebab krisis Karibia pada tahun 1962.

Gorbachev kemudian menyampaikan penghargaannya atas inisitiatif presiden pertama Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev, atas terselenggaranya  Konferensi Aliansi Global untuk Keamanan Nuklir dan Dunia Bebas Nuklir.

Konferensi dibuka di ibukota Kazakhstan pada Senin waktu setempat, dan mendapat dukungan luas dari para pemimpin politik di banyak negara.

"Harus ada demiliterisasi politik dunia, hubungan internasional dan pemikiran politik untuk menyelamatkan mereka dari pedang nuklir Damocles," katanya, merujuk pada tokoh Damocles dalam kisah anekdot 'Pedang Damocles'.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Haji Isam Temui Seskab Teddy, Bahas Investasi Pertambangan hingga Hilirisasi

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:17

Kolombia Ubah Sikap, Kini Akui Kedaulatan Maroko atas Sahara

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:02

KPK Periksa 2 ASN Pemkot Bengkulu dalam Pengembangan Kasus Suap Rejang Lebong

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:01

Jelang Sidang Tahunan MPR, Pemerintah Matangkan Persiapan Pidato Kenegaraan Prabowo

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:56

Bitcoin Menguat Berkat Derasnya Aliran Dana ETF

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:49

Keamanan Data Pajak Jadi Prioritas Usai Kebakaran Bapenda

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:45

Destry Damayanti Resmi Jadi Calon Tunggal Gubernur BI

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:36

Kejagung Periksa 16 Saksi di Kasus BGN, 10 di Antaranya Direktur Perusahaan

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:32

Greenland Tolak Aktivitas Perusahaan AS di Tengah Ancaman Aneksasi Trump

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:27

Gibran Jadi Presiden Solusi atau Petaka?

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:26

Selengkapnya