Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto (tengah) melakukan jumpa pers usai menerima kedatangan Asosiasi Haji di Kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng Timur, Pasar Baru, Jakarta Pusat, Selasa sore (16/11)/Repro
Pintu masuk Arab Saudi sudah terbuka lebar bagi Indonesia yang ingin mengirim jemaah umroh. Karena, pemerintah di sana sudah mengakui vaksin Sinovac dan Sinoparhm yang mayoritas digunakan masyarakat di tanah air.
Kabar tersebut diterima Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dari Asosiasi Haji yang melakukan pertemuan dengan dia di Kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng Timur, Pasar Baru, Jakarta Pusat, Selasa sore (16/11).
Airlangga menjelaskan, dalam pertemuan tersebut ada beberapa hal yang diangkat oleh Asosisasi Haji. Utamanya terkait dengan kerinduan masyarakat untuk kembali beribadah di Baitullah dalam kegiatan umroh.
"Setiap tahun rata-rata (masyarakat Indonesia) ada satu juta, dan ini hampir dua tahun tidak ada kegiatan umroh," ujar Airlangga dalam keterangan pers usai pertemuan yang disiarkan kanal Youtube Kemenko Perekonomian.
Asosiasi Haji, lanjut Airlangga, telah menyampaikan keputusan terbaru Kerajaan Arab Saudi yang sudah memberikan nota diplomatik.
"Artinya, pembahasan sudah bisa dilakukan, terutama untuk mengembalikan jemaah Indonesia melakukan umroh di Saudi berdasarkan persyaratan yang ditetapkan," kata Ketua Umum Partai Golkar ini.
"Dan kita tahu bahwa Saudi baru mengakui vaksin yang mereka pakai yaitu Astrazeneca, Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson, dan mereka menambah pengakuan Sinovac dan Sinoparhm," sambungnya.
Meski begitu, Airlangga mengungkap adanya satu tambahan persyaratan yang diberikan pemerintah Saudi untuk kedatangan jemaah Umroh dari negara yang menggunakan vaksin Covid-19 merk Sinovac dan Sinoparhm.
"Mereka minta adanya
booster (suntikkan vaksin ketiga)," ucap Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini.
Sampai sekarang ini, ditegaskan Airlangga, Pemerintah Indonesia belum memberikan perizinan untuk suntikkan
booster kepada masyarakat umum, kecuali kepada tenaga kesehatan (nakes).
"Karena pemerintah masih punya target 70 persen sampai dengan Desember untuk dosis pertama, dan 40 persen untuk dosis kedua. Sehingga
booster baru disiapkan programnya pada bulan Januari nanti (tahun 2022)," bebernya.
Untuk menyikapi kondisi dan syarat yang diberikan pemerintah Saudi tersebut, Airlangga menerima usulan dari Asosiasi Haji yang meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, agar melakukan diplomasi dengan mitranya di Saudi.
"Berdasarkan informasi Pak Menag (Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas), akan mengirimkan tim minggu ini," ungkap Airlangga.
Selain itu, mantan Menteri Perindustrian ini juga memastikan upaya juga dilakukan Kemenkes yang akan berkomunikasi dengan mitranya juga di Saudi mengenai penanganan Covid-19 di Indonesia yang sudah berangsur pulih dan diakui WHO.
"Sekarang level 1 (PPKM). Dan beberapa negara sudah mengakui Sinovac dan Sinoparhm, seperti UEA kemudian negara lain seperti Australia dan Singapura," tandas Airlangga.
"Tentu dengan melihat pengakuan berbagai negara, dan tingkat penanganan Covid di Indonesia, diharapkan kegiatan umroh bisa kembali dinormalkan," harapnya.
