Berita

Ribuan pengungsi di perbatasan Polandia-Belarusia/Net

Dunia

AS-Inggris-Uni Eropa Keroyok Belarusia karena Ciptakan Krisis Migran, Siap Jatuhkan Sanksi

JUMAT, 12 NOVEMBER 2021 | 15:37 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Krisis migran di perbatasan membuat Belarusia tersudut. Selain dikecam oleh negara-negara tetangga, terutama oleh musuhnya Ukraina dan Polandia, pengadilan internasional  dan sanksi membayangi sekutu dekat Rusia itu.  

Amerika Serikat, Inggris dan negara-negara Uni Eropa, serta anggota Dewan Keamanan PBB siap untuk membahas penjatuhan sanksi terhadap pemerintahan Belarusia yang dianggap bersalah karena memicu krisis migran di perbatasan dengan Polandia.

Menurut mereka, rezim Aleksander Lukashenko berkontribusi dalam memfasilitasi penyeberangan ilegal para migran ke perbatasan eksternal Eropa. Penumpukan migran ilegal diperbatasan Polandia tidak hanya mengganggu Polandia, tetapi juga negara tetangga lain seperti Ukraina dan Lithuania.  


"Bersama-sama, kami menyatakan solidaritas kami dengan Polandia dan Lithuania dan siap untuk membahas langkah-langkah lebih lanjut yang dapat kami ambil untuk mendukung mereka. Kami akan menargetkan semua pihak yang terlibat dan berkontribusi pada kegiatan penyeberangan ilegal para migran," isi pernyataan bersama yang diterbitkan setelah berkonsultasi dengan Dewan Keamanan PBB, seperti dikutip dari Radio Liberty, Jumat (12/11).

Ribuan migran berbondong-bondong menyeberang ke Eropa melalui rute Belarusia. Kebanyakan mereka berasal dari Timur Tengah.
 
Pernyataan bersama itu juga mendesak agar para migran berbalik pulang ke negara asal dan tidak tergiur dengan janji-janji dan perangkap yang dibuat oleh oknum tertentu.

Negara-negara Barat juga meminta Minsk untuk memastikan perlindungan dan bantuan bagi para migran.

"Kami menekankan bahwa semua tindakan harus dipandu oleh nilai-nilai fundamental, terutama mengenai perlindungan hak asasi migran," kata pernyataan bersama itu.

Amerika Serikat, Inggris dan negara-negara anggota Uni Eropa dari Dewan Keamanan PBB percaya bahwa pemerintah Belarus telah menimbulkan ancaman bagi keamanan regional, untuk itu perlu adanya tindakan hukuman atas perbuatannya.

Pernyataan bersama mereka mengatakan 'taktik' Minsk menggunakan migran sebagai balasan atas sanksi Uni Eropa adalah "tidak dapat diterima".

"Ini menunjukkan bagaimana rezim Lukashenko telah menjadi ancaman bagi stabilitas regional," kata pernyataan itu.

Negara-negara tersebut mengklaim bahwa tujuan Minsk adalah "menggoyahkan negara-negara tetangga dan perbatasan eksternal Uni Eropa dan mengalihkan perhatian dari pelanggaran hak asasi manusia yang meningkat."

Migran berdatangan ke perbatasan Belarusia sejak awal tahun 2021, dan dan jumlah mereka semakin parah pada 8 November lalu.

Beberapa ribu orang mendekati perbatasan Polandia dari Belarus dan menolak untuk meninggalkan daerah itu. Beberapa dari mereka berusaha memasuki Polandia dengan menghancurkan pagar kawat berduri.

Presiden Belarusia Alexander Lukashenko telah menyangkal segala tuduhan. Menyatakan bahwa negara-negara Barat sendiri yang harus disalahkan atas situasi tersebut karena orang-orang melarikan diri dari perang di tanah air mereka karena tindakan Barat dan atas janji-janji Uni Eropa yang memberikan perlindungan kepada pada Migran.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya