Berita

Ketua KPK Firli Bahuri saat menyampaikan materi tentang korupsi di Rakernas I JMSI/RMOL

Hukum

Di Rakernas I JMSI, Firli Bahuri Beberkan Kenapa Orang Ingin Melakukan Korupsi

JUMAT, 12 NOVEMBER 2021 | 00:20 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menghadiri langsung Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) di Semarang, Jawa Tengah.

Dihadapan 34 pengurus daerah JMSI, Firli bahuri memaparkan bagaimana mencegah tindak pidana korupsi hingga mengapa orang ingin melakukan korupsi.

Firli berpandangan korupsi bukan hanya sekedar tindak pidana yang diatur dalam undang-undang baik itu dalam UU 31/1999 maupun 20/2001, namun jauh dari itu bahwa korupsi adalah kejahatan yang merugikan uang negara, merugikan perekonomian negara tapi juga sekaligus merampas hak-hak kita semua, merampas hak-hak rakyat bahkan merampas hak-hak kemanusiaan.


“Korupsi adalah kejahatan kemanusiaan. Banyak negara hancur, akibat korupsi,” kata Firli mengawali materinya di arena Rakernas I JMSI, di Mutiara Ballroom, Hotel Metro Park View, Semarang, Kamis siang (11/11).

Mantan Kapolda Sumatera Selatan ini mengatakan, jika ingin memberantas korupsi maka lebih dahulu mengetahui apa penyebab korupsi itu sendiri lantaran teori kausalitas (sebab-akibat) tak bisa dipungkiri.

“Saya ingin berbagi, kenapa orang ingin melakukan korupsi,” tandas Firli.

Dari beberapa literatur yang ia baca dan pahami setidaknya terdapat tiga kluster besar yang membuat orang ingin melakukan korupsi. Kluster pertama, sebagaimana Gone Teori Jack Bologne.

Yakni orang ingin melakukan korupsi disebabkan empat hal. Pertama, greed atau keserakahan. Orang yang melakukan korupsi itu bukan orang miskin, semua sudah punya.

"Tapi keserakahanlah yang mendorong dia melakukan korupsi,” beber Firli.

Kemudian hal kedua, orang melakukan korupsi karena ada kesempatan. Dalam hal ini, kesempatan erat kaitannya dengan kekuasaan. Dan hal ketiga ialah need atau kebutuhan. Lalu selanjutnya, mengapa orang melakukan korupsi karena menggunakan pemahaman yang keliru tentang cost and benefit teori atau teori tentang keuntungan dan biaya.

“Dia katakan, kalau dia melakukan korupsi, maka dapat uang yang banyak dengan modal sedikit. Banyak korupsi dilakukan oleh kepada daerah,” ujar Firli, disamping rendahnya hukuman yang menjadi faktor pendorong mengapa orang ingin melakukan korupsi.

Kluster kedua, lanjut Firli, lebih disebabkan oleh sistem. Dari sinilah, peran KPK melakukan upaya pencegahan dengan cara perbaikan sistem. Karena pada prinsipnya, Firli menekankan bahwa sistem yang baik tidak bisa dikorupsi, dan menutup peluang atau kesempatan melakukan korupsi.

Dan kluster ketiga, pendorong orang ingin melakukan korupsi disebabkan rendahnya integritas. Dalam satu tulisan yang ia publikasikan, jenderal bintang tiga Polri ini menyimpulkan bahwa kesempatan + kekuasaan - integritas.

Untuk itu, Firli menambahkan, bahwa KPK memiliki tiga strategi pencegahan korupsi. Dengan pendekatan pendidikan, dimana sasarannya merupakan jejaring pendidikan, partai politik, peyelenggara negara, calon penyelenggara negara, calon politisi.

“Kita kumandangkan Pilkada yang berintegritas, pilih yang jujur, yang jujur yang dipilih,” tukas Firli.

Dan upaya pencegahan preventif  dengan memberikan masukan kepada pemerintah untuk melakukan perbaikan sistem. Dalam hal ini, dikatakan Firli KPK telah melakukan 65 kajian serta 45 rekomendasi di tahun 2021 yang telah dilaksanakan oleh pemerintah.

Lebih khusus terkait program pemerintah dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN). Kajian KPK, diberikan kepada pemerintah dan pemerintah menerima apa yang disampaikan lalu diberikan perbaikan.

“Salah satunya program karti prakerja, program subsidi upah, program UMKM produktif, program bantuan sosial,” beber Firli.

Dalam Rakernas I JMSI ini, selain Firli Bahuri turut juga dihadiri oleh Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Luthfi, Walikota Semarang Hendrar Prihardi dan Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

KPK Cium Skandal Baru Izin Tambang di Maluku Utara, Nama Haji Romo Ikut Terseret

Rabu, 01 April 2026 | 08:16

Wall Street Kembali Sumringah

Rabu, 01 April 2026 | 08:07

WFH ASN Diproyeksikan Hemat Kompensasi BBM Rp 6,2 Triliun

Rabu, 01 April 2026 | 07:53

Emas Melonjak 3 Persen, tapi Cetak Rekor Penurunan Bulanan Terburuk Sejak 2008

Rabu, 01 April 2026 | 07:42

RI Murka di DK PBB, Nilai Serangan TNI di Lebanon Tak Lepas dari Israel

Rabu, 01 April 2026 | 07:35

Pasar Saham Eropa Tutup Maret dengan Koreksi Terburuk dalam Empat Tahun

Rabu, 01 April 2026 | 07:24

Menhan AS Sebut Perang Iran Masuk Fase Penentuan

Rabu, 01 April 2026 | 07:17

Italia Gagal Lolos Piala Dunia Setelah Ditekuk 4-1 oleh Bosnia

Rabu, 01 April 2026 | 06:57

Katastropik Demokrasi Kita

Rabu, 01 April 2026 | 06:48

Soleman Ponto: Intelijen pada Dasarnya Teroris

Rabu, 01 April 2026 | 06:20

Selengkapnya