Berita

Massa Aksi GMIN di depan Gedung KPK meminta keuangan Kemenag diaudit/RMOL

Politik

Dugaan Sabotase Muktamar NU, KPK Diminta Investigasi Keuangan Kemenag

KAMIS, 11 NOVEMBER 2021 | 22:10 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Islam Nusantara (GMIN) secara simbolik menyerahkan laporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan adanya penyalahgunaan kewenangan dan anggaran di Kementerian Agama.

Laporan GMIN berkenaan dengan kabar upaya sabotase gelaran Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) di Lampung pada 23-25 Desember.

Upaya sabotase itu diduga dilakukan oknum Kementerian Agama yang melakukan pemesanan kamar hotel secara besar-besaran tepat pada hari pelaksanaan Muktamar.


"Kami serahkan secara simbolis kepada KPK berupa bukti awal atas dugaan penyalahgunaan anggaran Kementerian Agama untuk kepentingan pribadi Yaqut Cholil Qoumas di Muktamar NU," kata Kordinator Aksi, Rangga saat menggelar demonstrasi di Depan Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (11/11).

Menurutnya, tindakan dari oknum di Kementerian Agama patut diduga sebagai upaya memberikan dukungan kepada Yahya Cholil Staquf sebagai calon Ketua Umum PBNU.

Yahya Cholil Staquf adalah kakak kandung Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

"Kita meminta kepada KPK untuk menginvestigasi dan mengaudit seluruh pengelolaan keuangan Kementerian Agama periode sekarang ini, terutama atas dugaan penggunaan anggaran terkait aksi borong kamar hotel di Lampung," tegas Rangga.

Bila dugaan penyalahgunaan keuangan di Kemenag bisa dibuktikan, kata Rangga, KPK harus menegakkan hukum sesuai dengan Pasal 3 UU 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Sementara itu, salah seorang perwakilan KPK yang menerima laporan itu, meminta agar pihak mahasiswa menyerahkan laporannya secara tertulis dan sejumlah bukti-bukti permulaan awal ke bagian pengaduan masyarakat.

"Penyerahan hari ini akan saya catat y dan kita tetap menunggu laporannya," pungkas Rangga mengutip perwakilan KPK.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

Jaga Energi dan Cairan, Tantangan 14.000 Pelari Maybank Marathon 2026

Senin, 24 Agustus 2026 | 08:25

Bawa Hasil Riset UGM ke Bursa, SWAP Bidik Dana Segar Rp45 Miliar Lewat IPO\

Senin, 24 Agustus 2026 | 08:14

BEI Agendakan RUPSLB, Catat Syarat Kehadirannya

Senin, 24 Agustus 2026 | 08:00

Iran Anggap Negara Pendukung Perang Ekonomi AS sebagai Musuh

Senin, 24 Agustus 2026 | 07:21

ASBI Laporkan Dugaan Penggelapan ke BEI-OJK, Enam Pihak Jadi Terlapor

Senin, 24 Agustus 2026 | 07:03

Hasil Penelitian Ungkap Air Galon Guna Ulang Tak Berisiko Kanker

Senin, 24 Agustus 2026 | 07:02

Pemuda Katolik NTT Berangkatkan Puluhan Relawan ke Flores

Senin, 24 Agustus 2026 | 06:42

PAN Launching Lapor PAN dan PANsar Murah

Senin, 24 Agustus 2026 | 06:27

Pertina Bawa Polemik Legalitas ke PTUN dan PN Jakpus

Senin, 24 Agustus 2026 | 06:14

TNI AL Berhasil Operasi Patah Tulang Korban Gempa NTT di KRI

Senin, 24 Agustus 2026 | 06:02

Selengkapnya