Berita

Proyek SPAM di Semarang/Net

Politik

Proyek SPAM Semarang Barat Diduga Sarat Penyimpangan, APPI: Jangan Sampai Lahir Koruptor Baru

RABU, 10 NOVEMBER 2021 | 01:22 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pelaksanaan proyek pembangunan perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Semarang Barat, Jawa Tengah, harus disertai pengawasan ekstra dari pihak berwenang.

Menurut Ketua Yayasan Visi Nusantara Maju, Yusfitriadi, pengawasan ekstra diperlukan setelah muncul dugaan proses tender proyek di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu sarat penyimpangan.

Ditegaskan Yusfitriadi, jika proses tender proyek SPAM di Semarang Barat itu cacat prosedural, maka harus dibatalkan.


“Kesalahan prosedur merupakan perilaku melawan hukum. Oleh karena itu harus dibatalkan ketika dalam prosesnya ada indikasi cacat prosedural,” ujar Yusfitriadi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (9/11).

Yusfitriadi mengatakan, salah satu bagian dari terjadinya penyimpangan pada anggaran proyek, umumnya dimulai dari proses awal yang menyimpang dari aturan.

Apalagi, perilaku koruptif saat pelaksanaan proyek bukan hal baru di Indonesia. Sudah banyak pejabat menjadi pesakitan karena merugikan keuangan negara dengan mencari untuk dari pelaksanaan proyek.

"Jadi, batalkan saja proyek SPAM ini," tandasnya.

Desakan serupa juga disampaikan Ketua Umum Aliansi Pemerhati Parlemen Indonesia (APPI), Aris Manji, yang meminta ada pengawasan dari Komisi V DPR RI atas pelaksanaan proyek itu.

Dia menduga, proses tender proyek di Kementerian PUPR itu sarat penyimpangan. Salah satu indikasinya, proses evaluasi teknis yang justru diabaikan oleh Kementerian PUPR.

Ditambahkan Aris, sejumlah penyimpangan persyaratan administrasi dalam proyek ini mengkonfirmasikan terjadinya kongkalikong di dalam proses penentuan pemenang proyek ini semakin terang benderang.

"Kami minta Komisi V DPR jangan diam. Tunjukkan fungsi pengawasannya. Jangan sampai proyek SPAM ini terjadi masalah lagi seperti yang dulu-dulu. Jangan sampai di proyek ini lahir koruptor baru," tegas Aris.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya