Berita

Barikade 98 saat menyampaikan keterangan pers mendesak pemberian gelar pahlawan bagi pejuang reformasi 98/Ist

Politik

Barikade 98 Tagih Janji Jokowi Beri Gelar Pahlawan buat Pejuang Reformasi

SELASA, 09 NOVEMBER 2021 | 22:29 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Menjelang Hari Pahlawan yang jatuh pada tanggal 10 November, Barikade 98 menuntut dan menagih janji Presiden Joko Widodo untuk memberikan gelar pahlawan nasional kepada 4 pejuang reformasi 1998 yang merupakan mahasiswa Universitas Trisaksi.

Keempat mahasiswa Trisakti itu menjadi korban saat aksi menuntut Presiden Soeharto untuk mundur dari jabatannya. Hingga kini, keempat 4 pejuang Reformasi 98 itu belum mendapat gelar pahlawan nasional dari Pemerintah. Adapun keempat mahasiswa Trisakti yang menjadi pejuang reformasi 98, yakni Elang Mulya Lesmana, Hafidin Royan, Hendriawan Sie, dan Heri Hartanto.

Wakil Ketua Umum (Waketum) Barikade 98, Julianto Hendro Cahyono mengatakan bahwa keempat pejuang reformasi 98 yang menjadi korban itu harus diberikan gelar pahlawan nasional, agar bisa masuk dan ditulis dalam buku sejarah yang ada di pendidikan sekolah formal. Sehingga para pelajar baik di tingkat SD, SMP hingga SMA bisa mengetahui sejarah aksi pergerakan mahasiswa saat melengserkan Soeharto dari jabatan Presiden RI.  


"Selama ini kita melihat buku sejarah di sekolah SD, SMP dan SMA, sama sekali tidak ditulis pergerakan mahasiswa. Padahal ditulisnya disitu cuman lengsernya Soeharto. Sementara lengsernya Soeharto itu kan ada rangkaian pergerakan yang dipimpin mahasiswa. Dan itu tidak ditulis secara benar sesuai fakta," kata Julianto Hendro dalam keterangan pers di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (9/11).

Julianto menegaskan, pemberian gelar pahlawan nasional bagi keempat pejuang Reformasi Universitas Trisakti, serta Tragedi Semanggi 1 dan 2 merupakan hutang sejarah yang harus dituntaskan, apalagi sudah ada janji dari Presiden Jokowi untuk direalisasikan. Setelah keempat mahasiswa pejuang reformasi 98 diberikan gelar pahlawan nasional, maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat memasukan kedalam kurikulum baru di tingkat pendidikan formal.

"Memasukan dalam kurikulum buku sejarah dari SD, SMP, dan SMA, yang harus dimuat sebagai bagian sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang ditulis secara benar sesuai fakta yang terjadi," ucap Julianto.

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

UPDATE

Kalah di PN Jakpus, Penggugat PPP Subadri-Toni Dihukum Bayar Biaya Perkara

Senin, 03 Agustus 2026 | 22:10

Prabowo Terima Medali Kehormatan dari Angkatan Bersenjata Tailan

Senin, 03 Agustus 2026 | 21:34

Buru Aset TPPU Febrie Adriansyah, Tim 9 Geledah Kantor Don Ritto hingga Rumah Nurman Herin

Senin, 03 Agustus 2026 | 21:30

Prabowo dan PM Tailan Bidik Nilai Perdagangan Rp359 Triliun dalam Lima Tahun

Senin, 03 Agustus 2026 | 21:20

Ini Enam Perkara yang Dihentikan KPK

Senin, 03 Agustus 2026 | 21:10

Petingginya Diperiksa Kejati DKI, Peran AFPI Disorot

Senin, 03 Agustus 2026 | 20:52

Indonesia-Tailan Sepakat Kembangkan TRM untuk Perangi Kejahatan Transnasional

Senin, 03 Agustus 2026 | 20:49

Bawaslu Fokus Tingkatkan SDM Hadapi Tantangan Digital

Senin, 03 Agustus 2026 | 20:38

Prabowo Kenang Masa Muda Bersama Raja Tailan Saat Sambut PM Anutin

Senin, 03 Agustus 2026 | 20:30

Prabowo Dukung PPHN Jadi Pedoman Lintas Pemerintahan

Senin, 03 Agustus 2026 | 20:16

Selengkapnya