PWNU Lampung Minta Penegak Hukum Usut Dugaan Sabotase Muktamar NU

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Lampung meminta ada pengusutan dari Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada dugaan upaya sabotase atau penggagalan kelancaran pelaksanaan Muktamar ke-34.

Nahdlatul Ulama (NU) akan menggelar Muktamar ke-34 di Lampung pada 24-25 Desember 2021.

Wakil Ketua PWNU Lampung, Muhammad Irfandi mengatakan, dugaan sabotase itu dia duga dilakukan oknum Kementerian Agama dengan melakukan pemesanan kamar hotel secara tidak wajar.

Menurutnya, pengusutan oleh Kepolisian dan KPK untuk memperjelas duduk perkasa dan terpenting menjaga martabat Lampung sebagai tuan rumah.

"Saya minta agar Polisi dan KPK usut ini jangan sampai kita Lampung sebagai tuan rumah dipermalukan. Ini kegiatan besar hajat orang banyak," ujar Irfandi kepada wartawan, Selasa (9/11).

Berdasarkan penelusuran Irfandi, ada sejumlah hotel yang terkonfirmasi dipesan oleh Kemenag.

Di antaranya, 80 kamar di Hotel Novotel, 80 kamar di Hotel Emersia, 80 kamar di Springhill, 120 kamar di Yuna, 70 kamar di Hotel Amalia, Swissbel-hotel 50 kamar, dan Sheraton 80 kamar.

Irfandi mengaku saat ini masih menunggu klarifikasi Kementerian Agama soal adanya dugaan sabotase dengan pemesanan kamar hotel secara tidak wajar.

"Kalau memang tidak ada niatan untuk menyelesaikan bahwa ada indikasi sabotase, ada acara apa Kemenag sampai menyewa hotel hampir 100 kamar?" herannya.

Terpisah, Kementerian Agama telah membantah kabar dugaan upaya melakukan sabotase dengan menyewa hotel bertepatan saat Muktamar ke-34 NU di Lampung.

Plt Kabiro Humas Data dan Informasi Kemenag, Thobib Al-Asyar mengatakan, pihaknya sudah mengecek kabar tersebut ke Kemenag Kanwil Lampung.

"Hasil koordinasi kami dengan Kanwil Lampung, bahwa itu tidak benar sama sekali," kata Thobib saat dikonfirmasi.