Berita

Presiden Joe Biden/Net

Dunia

Jalan Usaha Kian Tersendat, Pebisnis Kuba Minta Joe Biden Segera Cabut Sanksi AS

SELASA, 09 NOVEMBER 2021 | 14:40 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Para pengusaha di Kuba mengeluhkan dampak sanksi AS yang sangat berpengaruh terhadap bisnis mereka, terutama di tengah serangan pandemi yang menghancurkan sektor ekonomi. Dalam sebuah surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden AS Joe Biden, Senin (8/11), mereka mendesak agar AS mencabut sanksi tersebut.

"Kami meminta Anda untuk merenungkan dampak kebijakan pemerintahan Anda saat ini terhadap Kuba, yang secara signifikan merugikan bisnis dan keluarga kami," isi surat terbuka itu yang ditandatangani oleh  247 pengusaha, seperti dilaporkan AFP.

Mereka saat ini kesulitan membangun bisnis yang menjadi tulang punggung keluarga. Sanksi AS telah merenggut jalan cerah usaha mereka. Ketika ekonomi kian suram, ancaman emigrasi tidak terelakkan. Para pebisnis dan anak-anak muda bisa segera meninggalkan Kuba untuk mencari kehidupan yang lebih baik.


"Melalui bisnis kami, kami bekerja untuk membangun masa depan ekonomi yang kuat bagi keluarga kami sehingga orang Kuba yang giat tidak merasa perlu untuk beremigrasi untuk mendapatkan pekerjaan yang bermanfaat dan kemakmuran ekonomi," lanjut surat itu.

Pandemi virus corona dan sanksi yang diperketat di bawah mantan presiden AS Donald Trump telah memukul Kuba dengan krisis ekonomi terburuknya sejak 1993. Sebanyak 250.000 usaha kecil gulung tikar dalam beberapa bulan terakhir.

Kuba telah berada di bawah sanksi AS sejak tahun 1962. Sektor swasta sempat mengalami ledakan singkat selama periode pemulihan hubungan politik di bawah pemerintahan AS Barack Obama.

Biden telah berjanji selama kampanye pemilihannya untuk membalikkan sanksi tertentu yang diperketat di bawah Trump, tetapi Kuba diharapkan untuk menerapkan reformasi hak asasi manusia sebagai imbalannya.

Pihak berwenang Kuba telah dituduh oleh pengawas hak asasi manusia atas pelanggaran hak asasi manusia biasa, termasuk penahanan sewenang-wenang terhadap para pembangkang, pengadilan yang tidak adil dan pelanggaran kebebasan berbicara dan berkumpul.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya