Nasib pemukim Palestina wilayah Masafer Yatta yang terletak di selatan kota Hebron, Tepi Barat diperkirakan akan diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Israel pada bulan depan.
Wilayah yang membentang 36 km tersebut diketahui diduduki oleh komunitas Bedouin Palestina, yang terdiri dari 19 dusun dan berisi lebih dari 2.000 orang.
Dimuat Al Jazeera Pengadilan Tinggi Israel akan memutuskan apakah wilayah tersebut akan terus diizinkan menjadi lokasi militer.
Tentara Israel menetapkan bagian dari daerah itu sebagai zona militer tertutup untuk pelatihan pada 1980-an, dan mereka telah berusaha untuk mengusir komunitas Bedouin Palestina atas dasar ini.
Masafer Yatta diklasifikasikan sebagai berisiko dipindahkan secara paksa, dalam apa yang digambarkan oleh PBB sebagai kondisi lingkungan yang memaksa yang diciptakan melalui berbagai kebijakan dan praktik yang telah merusak keamanan fisik dan sumber mata pencaharian mereka.
Warga terpaksa mengungsi dari rumah mereka selama latihan militer untuk periode sementara yang bisa berlangsung berhari-hari, sementara helikopter berkeliaran di atas kepala masyarakat dan pasukan Israel bersenjata berat hadir di lapangan.
Selain menggunakan daerah itu sebagai zona pelatihan, pihak berwenang Israel telah mengambil alih ribuan dunam tanah dari penduduk untuk membangun pemukiman ilegal Israel, termasuk Ma'on dan Havat Ma'on, dan yang penduduknya melakukan serangan terhadap komunitas Palestina.
Permukiman Israel dianggap ilegal menurut hukum internasional.
“Israel menginginkan tanah ini karena itu adalah titik tertinggi di perbukitan Hebron selatan dan memiliki nilai strategis untuk pertumbuhan permukiman dan pos terdepan Israel,†kata Walikota Masafer Yatta Nidal Yunis.
Masafer Yatta termasuk dalam Area C, yang terdiri dari 60 persen Tepi Barat yang diduduki, yang sebagian besar dicadangkan oleh badan administratif pendudukan Israel, Administrasi Sipil untuk kepentingan pemukim Israel.
Tepi Barat yang diduduki dibagi menjadi Area A, B dan C sebagai bagian dari Kesepakatan Oslo 1993. Israel mempertahankan kendali penuh atas Area C sementara Otoritas Palestina (PA) telah diberikan kekuasaan terbatas untuk mengatur Area A dan B.
Pihak berwenang Israel memberikan beberapa izin bangunan kepada warga Palestina di Area C. Sementara daerah itu juga tidak terhubung ke jaringan air dan listrik, yang memasok pemukiman dan pos terdepan Israel di sekitarnya.
