Berita

Presiden Moldova Maia Sandu/Net

Dunia

Presiden Sandu: Krisis Gas yang dialami Moldova Menunjukkan Ada Masalah antara Moskow dan Chisinau

SABTU, 06 NOVEMBER 2021 | 07:45 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Krisis gas yang melanda Eropa berimbas cukup signifikan terhadap kelangsungan pasokan Moldova yang akhirnya menyatakan keadaan darurat. Hingga saat ini Moldova masih terus melakukan negosiasi gas dengan Rusia, yang dikatakan oleh Presiden Maia Sandu sebagai 'negosiasi yang alot dan sulit'.

Perusahaan energi Rusia Gazprom menaikkan harga gas yang dipasok ke Moldova menjadi 790 dolar AS per 1.000 meter kubik, dan memotong pengiriman hingga sepertiganya. Ini menjadi ujian besar bagi Sandu, sosok yang sangat pro-Eropa

Sandu, dalam sebuah wawancara televisi baru-baru ini, mengungkapkan kesulitan yang dihadapi delegasinya dalam negosiasi gas. Krisis gas yang dialami Moldova telah menunjukkan bahwa ada masalah dalam hubungan antara Moskow dan Chisinau, menurutnya.


“Ada kekhawatiran terkait kontrak gas antara Moldova dan Rusia. Jelas, ini menunjukkan ada beberapa masalah serius. Kami sendiri dengan tulus mengatakan bahwa kami tertarik pada kerja sama pragmatis dan konstruktif berdasarkan saling menghormati," kata Sandu, seperti dikutip dari TASS, Jumat (5/11).

Dia menjelaskan bahwa kontrak dengan Gazprom berakhir pada saat pertumbuhan tajam harga gas di Eropa. Persyaratan baru yang diusulkan oleh holding gas Rusia tidak terjangkau untuk Moldova.

September lalu, Moldova gagal menyelesaikan negosiasi kontrak baru untuk pasokan gas Rusia. Pada negosiasi itu, Moldova meminta potongan harga untuk gas. Selama periode ini, Gazprom tidak dapat sepenuhnya mengisi pipa yang melewati wilayah Ukraina.

Gas dipasok ke Moldova dengan jumlah volume yang sama seperti tahun lalu, yang merupakan 67 persen dari konsumsi hari ini. Dengan situasi ini, mau tidak mau akhirnya Moldova memberlakukan keadaan darurat gas, terhitung sejak 22 Oktober hingga 20 November.
Sebuah kabar disampaikan seorang sumber di Gasprom, bahwa awal pekan ini, kedua belah pihak mencapai kesepakatan untuk mengakhiri krisis di mana Moldova mendapatkan kontrak gas selama lima tahun dengan harga yang tampaknya lebih rendah.

Harga yang lebih rendah itu terkait dengan audit independen terhadap akumulasi utang Moldova kepada Gazprom, diikuti dengan 'kesepakatan' tentang restrukturisasi utang itu.

Audit akhir akan disetujui oleh dewan Moldovagaz, yang dikendalikan oleh Gazprom. Mulai Mei 2022, Moldova harus mengatur “pembayaran kembali seluruh tunggakan, termasuk denda selama lima tahun”. Setelah itu pasokan gas Rusia ke republik ini dilanjutkan secara penuh

Sandu mengatakan bahwa Menteri Luar Negeri Moldova Nikolai Popescu dijadwalkan untuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada 17 November mendatang.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya