Berita

Anggota komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo/Net

Politik

Ribuan Vaksin AstraZeneca Kedaluwarsa, PDIP: Pemda Harus Gerak Cepat Salurkan ke Masyarakat

JUMAT, 05 NOVEMBER 2021 | 19:58 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Sebanyak empat ribu vaksin AstraZaneca ditemukan kedaluwarsa di Kudus, Jawa Tengah. Fakta ini meresahkan masyarakat, sebab dianggap membahayakan keselamatan dan nyawa orang yang menerima vaksin tersebut.

Anggota komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo menyayangkan temuan tersebut. Ia meminta pemerintah melakukan antisipasi agar kasus kedaluwarsa vaksin tidak terulang kembali.

“Seharusnya pemerintah melakukan pencegahan. Kita minta segera lakukan upaya-upaya vaksin Covid-19 agar jangan sampai kedaluwarsa,” kata Rahmad kepada wartawan, Jumat (5/11).


Kasus kedaluwarsa vaksin di Kudus dinilai karena lambatnya distribusi vaksin dari Provinsi ke kabupaten.

Selain itu, kata Rahmad, peristiwa ini terjadi lantaran kurang cepatnya penyuntikan vaksin kepada masyarakat.

“Ini suatu hal yang disayangkan karena masih banyak daerah sekarang yang kekurangan kuota vaksin dan masih harus menunggu dari negara produsen,” tegasnya.

Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini meminta pemerintah memberikan penjelasan mengenai adanya vaksin kedaluwarsa di Kudus.

Rahmad juga meminta peran aktif dari pemerintah daerah agar bekerja cepat mendistribusikan vaksin kepada masyarakat begitu stok vaksin dikirimkan oleh pusat.

“Pemda harus gerak cepat menyalurkan vaksin kepada masyarakat sehingga tidak ada vaksin yang terbuang sia-sia,” ucapnya.

Lebih lanjut, Rahmad mengimbau Pemda punya inisiatif lebih apabila memiliki stok vaksin yang sudah hampir kedaluwarsa.

Ia mencontohkan Pemkab Sukoharjo yang mengalihkan puluhan ribu dosis vaksin AstraZeneca yang akan kedaluwarsa ke daerah lain.

“Pemda harus segera melaporkan apabila ada kendala, baik kepada provinsi maupun pusat. Ketika dinasnya menerima vaksin yang sekian hari akan kedaluwarsa, segera koordinasikan ke daerah mana yang stoknya menipis,” ucapnya.

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

UPDATE

Kalah di PN Jakpus, Penggugat PPP Subadri-Toni Dihukum Bayar Biaya Perkara

Senin, 03 Agustus 2026 | 22:10

Prabowo Terima Medali Kehormatan dari Angkatan Bersenjata Tailan

Senin, 03 Agustus 2026 | 21:34

Buru Aset TPPU Febrie Adriansyah, Tim 9 Geledah Kantor Don Ritto hingga Rumah Nurman Herin

Senin, 03 Agustus 2026 | 21:30

Prabowo dan PM Tailan Bidik Nilai Perdagangan Rp359 Triliun dalam Lima Tahun

Senin, 03 Agustus 2026 | 21:20

Ini Enam Perkara yang Dihentikan KPK

Senin, 03 Agustus 2026 | 21:10

Petingginya Diperiksa Kejati DKI, Peran AFPI Disorot

Senin, 03 Agustus 2026 | 20:52

Indonesia-Tailan Sepakat Kembangkan TRM untuk Perangi Kejahatan Transnasional

Senin, 03 Agustus 2026 | 20:49

Bawaslu Fokus Tingkatkan SDM Hadapi Tantangan Digital

Senin, 03 Agustus 2026 | 20:38

Prabowo Kenang Masa Muda Bersama Raja Tailan Saat Sambut PM Anutin

Senin, 03 Agustus 2026 | 20:30

Prabowo Dukung PPHN Jadi Pedoman Lintas Pemerintahan

Senin, 03 Agustus 2026 | 20:16

Selengkapnya