Berita

Anggota komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo/Net

Politik

Ribuan Vaksin AstraZeneca Kedaluwarsa, PDIP: Pemda Harus Gerak Cepat Salurkan ke Masyarakat

JUMAT, 05 NOVEMBER 2021 | 19:58 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Sebanyak empat ribu vaksin AstraZaneca ditemukan kedaluwarsa di Kudus, Jawa Tengah. Fakta ini meresahkan masyarakat, sebab dianggap membahayakan keselamatan dan nyawa orang yang menerima vaksin tersebut.

Anggota komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo menyayangkan temuan tersebut. Ia meminta pemerintah melakukan antisipasi agar kasus kedaluwarsa vaksin tidak terulang kembali.

“Seharusnya pemerintah melakukan pencegahan. Kita minta segera lakukan upaya-upaya vaksin Covid-19 agar jangan sampai kedaluwarsa,” kata Rahmad kepada wartawan, Jumat (5/11).


Kasus kedaluwarsa vaksin di Kudus dinilai karena lambatnya distribusi vaksin dari Provinsi ke kabupaten.

Selain itu, kata Rahmad, peristiwa ini terjadi lantaran kurang cepatnya penyuntikan vaksin kepada masyarakat.

“Ini suatu hal yang disayangkan karena masih banyak daerah sekarang yang kekurangan kuota vaksin dan masih harus menunggu dari negara produsen,” tegasnya.

Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini meminta pemerintah memberikan penjelasan mengenai adanya vaksin kedaluwarsa di Kudus.

Rahmad juga meminta peran aktif dari pemerintah daerah agar bekerja cepat mendistribusikan vaksin kepada masyarakat begitu stok vaksin dikirimkan oleh pusat.

“Pemda harus gerak cepat menyalurkan vaksin kepada masyarakat sehingga tidak ada vaksin yang terbuang sia-sia,” ucapnya.

Lebih lanjut, Rahmad mengimbau Pemda punya inisiatif lebih apabila memiliki stok vaksin yang sudah hampir kedaluwarsa.

Ia mencontohkan Pemkab Sukoharjo yang mengalihkan puluhan ribu dosis vaksin AstraZeneca yang akan kedaluwarsa ke daerah lain.

“Pemda harus segera melaporkan apabila ada kendala, baik kepada provinsi maupun pusat. Ketika dinasnya menerima vaksin yang sekian hari akan kedaluwarsa, segera koordinasikan ke daerah mana yang stoknya menipis,” ucapnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya