Joko Widodo bersama para relawan dan pendukungnya/Net
Ada kegamangan yang dilihat para pendukung Joko Widodo dalam mencermati kondisi pemerintahan saat ini.
Pemerintah terlihat gamang dalam penanganan lanjutan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, mulai dari tarik ulur vaksin berbayar, isu perburuan rente tes PCR, sampai perilaku beberapa oknum menteri yan terlalu kentara ingin menjadi capres dan cawapres di 2024.
Demikian ditegaskan Kelompok Kerja Pendukung Jokowi (KKPJ) yang didalamnya berisi sejumlah relawan, seperti Jokowi Mania (Joman), Seknas Jokowi, Bara-JP, Projo KAPT, Almisbat, dan lain lain.
"Sebagai teman seperjuangan Presiden Jokowi, KKPJ (Kelompok Kerja Pendukung Jokowi) melihat agenda perubahan 'dibajak' kelompok kepentingan dalam kabinet yang nyata-nyata bertentangan dengan visi Indonesia Maju Presiden Jokowi," kata Ketua Joman, Immanuel Ebenezer kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (5/11).
Noel, sapaan Immanuel mengatakan, KKPJ merasa prihatin melihat banyak manuver kelompok politik besar berwatak pemburu rente yang mengabaikan rasa kemanusiaan dan rasa keadilan memanfaatkan bencana pandemi global.
Hal itu terlihat pada ramainya soal isu bisnis tes PCR yang diduga melibatkan oknum menteri Kabinet Indonesia Maju. Hal ini dianggap membahayakan legacy yang sudah dibangun presiden.
"Aroma kepentingan bisnis dalam penanganan pandemi terlalu besar untuk diabaikan. Mulai dari vaksin berbayar, wajib RT-PCR, bansos, karantina dan lain-lain," jelasnya.
Belum lagi terseretnya anggota kabinet dalam kasus hukum, bukan saja menampar reputasi Presiden Jokowi, tetapi pengkhianatan terhadap rasa kemanusiaan dan pengingkaran terhadap cita-cita politik bersama.
"Kami memohon kepada presiden untuk kembalikan pemerintahan ke rel perjuangan visi Indonesia Maju sebagai wujud pengemban amanat rakyat yang diberikan dalam Pilpres 2019," tutup KKPJ.
