Keputusan pemerintah kembali menurunkan harga tes PCR disambut positif oleh berbagai kalangan masyarakat. Batas Atas harga tes PCR di Jawa-Bali kini menjadi Rp 275 ribu, sedangkan di luar dua daerah itu Rp 300 ribu.
Namun demikian, pemerintah diminta untuk menjaga sisi kualitas PCR, jangan hanya fokus soal harga saja. Karena kualitas PCR ini berguna untuk untuk mendeteksi secara akurat setiap orang terpapar virus atau tidak. Pun menjamin aktivitas sosial tetap berjalan dengan sehat.
Sejauh ini, pemerintah belum mengambil kebijakan mengenai kualitas serta standar dalam tes PCR yang dilakukan oleh klinik kesehatan atau rumah sakit.
Menurut Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Vokasi, dan Kesehatan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI), Sari Pramono, seharusnya penurunan tarif PCR tetap memperhatikan suara-suara dari pengusaha. Hal ini diperlukan untuk menjaga kualitas dari PCR itu sendiri.
"Perlu ada
balancing, harus dengar dari sisi pengusaha. Pengujian tes PCR di laboratorium menggunakan banyak komponen seperti reagen, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang harganya mahal dan harus impor. Belum lagi setiap pengoperasian laboratorium membutuhkan adanya tenaga ahli medis yang mumpuni. Jangan sampai harga turun tapi teknis operasional jadi sembarangan demi mengejar harga yang ditetapkan pemerintah," ujar Sari di Jakarta, Kamis (4/11).
Sari pun meminta pemerintah membuat SOP yang baku soal PCR ini agar teknis di lapangan berjalan baik. Selain itu, Sari juga mengingatkan, penanganan limbah agar virus tidak sampai tersebar secara tidak sengaja juga menjadi beban biaya yang tidak sedikit. Komponen-komponen inilah yang dinilai sangat mempengaruhi tarif PCR di masyarakat
"Perlu diperhatikan mengenai harga tersebut apakah laboratorium-laboratorium di dalam prosesnya menjalankan sesuai dengan ketetapan pemerintah. Seperti penetapan standarisasi dan proses monitoring evaluasi terhadap sebuah laboratorium PCR. Selain manpower tenaga kesehatan dan kualifikasi, standar gaji, struktur organisasi dalam operasional laboratorium seperti apa, jenis mesinnya, platform, infrastruktur laboratorium dan spesifikasi ruangan/biosafety level (BSL), material/bahan habis pakai seperti reagen dan alat pelindung diri (APD), penanganan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), serta kalibrasi dan maintenance alat," terang Sari.
"Apalagi reagen, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai banyak yang harus diimpor dari luar negeri. Komponen-komponen ini mesti menjadi pertimbangan kita dalam menentukan tarif harga PCR. Pengusaha sudah menyiapkan stok reagen berkualitas yang banyak, tidak mungkin karena harga turun kita ganti dengan kualitas yang kurang baik," sambungnya.
Sari kemudian mencontohkan bagaimana laboratorium di Jakarta bisa banyak tapi di daerah-daerah belum memiliki laboratorium yang mumpuni. Sehingga masyarakat di daerah harus menunggu lama untuk mendapatkan hasilnya.
"Laboratorium PCR mungkin di Jakarta cukup mudah dan banyak pilihan, namun di beberapa daerah masih sulit sekali menemukan laboratorium PCR dengan hasil cepat, bahkan harus mengantre berhari-hari," jelasnya.
"Apakah pengusaha laboratorium tidak berminat untuk investasi di daerah karena kurang menarik atau karena terlalu besar investasinya dengan resiko besar dan harga minim sehingga sulit beroperasi? Hal ini harus menjadi pertimbangan agar laboratorium PCR menjadi
accessible di seluruh penjuru Indonesia supaya tracing tetap terjaga dan memudahkan untuk berpergian ataupun kebutuhan PCR untuk lanjutan pemeriksaan kesehatan," tutupnya.
