Luhut Diduga Bisnis PCR, IMM: Jangan Ada Orang Berjubah Pejabat, tapi Raup Keuntungan

Presiden Joko Widodo harus mengambil sikap tehadap isu dugaan keterlibatan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam pusaran bisnis alat tes polymerase chain reaction (PCR).

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Immawan Baikuni Alsafa mengatakan, jika benar adanya isu itu, tentu patut disayangkan Luhut Pandjaitan terlibat.

"DPP IMM menyayangkan keterlibatan pemerintah berbisnis dengan rakyat ditengah kondisi perekonomian indonesia keadaan terpuruk," ujar Ammawan Baikuni kepada wartawan, Rabu (3/11).

Immawan mengatakan, sebagai pejabat negara seharusnya Luhut bisa fokus membantu Presiden Jokowi dalam menanggulangi pandemi Covid-19 beserta dampaknya yang membuat kondisi masyarakat terpuruk.

"Seharusnya fokus pemerintah adalah percepatan pertumbuhan ekonomi  masyarakat merupakan hal yang utama dalam melewati krisis yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19," katanya.

Dugaan keterlibatan Luhut mencuat setelah dua perusahaan yang terafiliasi dengan dia dilaporkan memiliki saham di perusahan penyelenggara tes PCR, yakni PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).

Disebutkan, dua perusahaan yang berafiliasi langsung dengan Luhut yakni PT Toba Sejahtra dan PT Toba Bumi Energi tercatat mempunyai 242 lembar saham senilai Rp 242 juta di GSI.

Ditegaskan Immawan, jika memang Luhut ingin berbisnis PCR, sebaiknya mundur saja dari jabatannya sebagai menteri di kabinet Presiden Jokowi.

"Jikalau mau jadi pebisnis, mundur saja dari jabatan mentri, dari pada hanya berjubah sebagai pejabat publik namun untuk meraup keuntungan bisnisnya," tandasnya.