Berita

Luhut Binsar Pandjaitan diduga berbinis tes PCR/Net

Politik

Luhut Diduga Bisnis PCR, IMM: Jangan Ada Orang Berjubah Pejabat, tapi Raup Keuntungan

RABU, 03 NOVEMBER 2021 | 18:08 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Presiden Joko Widodo harus mengambil sikap tehadap isu dugaan keterlibatan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam pusaran bisnis alat tes polymerase chain reaction (PCR).

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Immawan Baikuni Alsafa mengatakan, jika benar adanya isu itu, tentu patut disayangkan Luhut Pandjaitan terlibat.

"DPP IMM menyayangkan keterlibatan pemerintah berbisnis dengan rakyat ditengah kondisi perekonomian indonesia keadaan terpuruk," ujar Ammawan Baikuni kepada wartawan, Rabu (3/11).


Immawan mengatakan, sebagai pejabat negara seharusnya Luhut bisa fokus membantu Presiden Jokowi dalam menanggulangi pandemi Covid-19 beserta dampaknya yang membuat kondisi masyarakat terpuruk.

"Seharusnya fokus pemerintah adalah percepatan pertumbuhan ekonomi  masyarakat merupakan hal yang utama dalam melewati krisis yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19," katanya.

Dugaan keterlibatan Luhut mencuat setelah dua perusahaan yang terafiliasi dengan dia dilaporkan memiliki saham di perusahan penyelenggara tes PCR, yakni PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).

Disebutkan, dua perusahaan yang berafiliasi langsung dengan Luhut yakni PT Toba Sejahtra dan PT Toba Bumi Energi tercatat mempunyai 242 lembar saham senilai Rp 242 juta di GSI.

Ditegaskan Immawan, jika memang Luhut ingin berbisnis PCR, sebaiknya mundur saja dari jabatannya sebagai menteri di kabinet Presiden Jokowi.

"Jikalau mau jadi pebisnis, mundur saja dari jabatan mentri, dari pada hanya berjubah sebagai pejabat publik namun untuk meraup keuntungan bisnisnya," tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya