Berita

Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi/Net

Politik

Desak Jokowi Pecat Menteri yang Berbisnis PCR, Muslim Arbi: DPR juga Jangan Tinggal Diam

RABU, 03 NOVEMBER 2021 | 12:59 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Dugaan adanya menteri kabinet Presiden Joko Widodo yang ikut berbisnis PCR selama pandemi Covid-19 membuat geram masyarakat. Untuk itu, Presiden Jokowi dan DPR RI tidak tinggal diam dan memeriksa menteri yang ikut terlibat dalam bisnis PCR.

Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi mengatakan, berdasarkan penelusuran media Tempo, terdapat menteri yang diduga terlibat bisnis PCR.

"Dan dugaan oknum-oknum menteri yang terlibat sudah diekspos ke publik. Nama Luhut dan Erick disebut. Kedua menteri ini terlihat diduga kuat ikut bermain soal bisnis PCR. Penguasa rangkap pengusaha, Pengpeng," ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (3/11).


Muslim pun mendesak Presiden Jokowi untuk tegas memecat kedua menterinya tersebut karena telah memanfaatkan penderitaan rakyat untuk meraup keuntungan.

"Jokowi harus tegas, pecat, reshuffle, atau minimal nonaktifkan kedua menteri ini," tegas Muslim.

Bahkan, Muslim juga minta DPR sebagai wakil rakyat untuk segera memproses kedua menteri Jokowi itu untuk dimintai pertanggungjawaban.

"DPR jangan tinggal diam. Panggil dan proses kedua menteri tersebut," pungkas Muslim.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya