Berita

Rektor Universitas Paramadina, Prof Didik J Rachbini/Net

Politik

Prof Didik J Rachbini: Kerja Sama Indonesia-China Awalnya Coba-coba tapi Berujung Fatal

RABU, 03 NOVEMBER 2021 | 08:24 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Masifnya kerja sama antara Indonesia dan China sejak adanya penandatanganan China Asean Free Trade Area (CAFTA) kini membuat Indonesia tidak terlalu produktif dan lebih banyak konsumtif.

Kerja sama Indonesia-China pun mengakibatkan fenomena baru ekonomi tanah air yang kini dibanjiri produk China secara masif tanpa proteksi memadai.

Demikian disampaikan Rektor Universitas Paramadina, Prof Didik J Rachbini pada pemaparannya dalam diskusi publik bertema "Dampak Investasi China untuk Indonesia: Produktif atau Korosif?".


Prof Didik menjelaskan, hubungan Indonesia-China sejatinya tidak begitu dekat seperti halnya hubungan Indonesia dengan Jepang yang sudah berlangsung sekitar 60 tahun.

Hubungan ekonomi Indonesia dengan Jepang, kata Prof Didik, berbeda sama sekali dengan China. Kerja sama Indonesia-Jepang lebih rumit karena lebih teliti sehingga negoisasi investasi dan kerja sama lebih lama.

"Tetapi setelah berjalan menjadi mudah dan lancar. (berbeda) Dengan China, kerja sama ekonomi bisa terjadi dengan mudah, tetapi ketika berjalan banyak masalah dan bahkan sulit untuk keluar," kata Prof Didik dalam keterangan tertulisnya, Rabu (3/11).

Prof Didik menyebut, hubungan kerja sama Indonesia-China awalnya terlihat coba-coba yang berakibat fatal bagi perekonomian tanah air. Kerja sama lebih banyak merugikan Indonesia, terutama investasi pertambangan nikel.

"Hasil hubungan ekonomi Indonesia dan China adalah perdagangan yang defisit begitu besar, perekonomian Indonesia begitu berat seperti dapat dilihat sekarang ini. Nilai tukar Indonesia menjadi melayang-layang dan defisit perdagangan besar," paparnya.

Kerja sam ekonomi, jelas Prof Didik, berhubungan dengan ekonomi-politik yang mempunyai dampak menggerus politik bebas aktif Indonesia. Bahkan Indonesia seolah telah menjadi subordinasi China.

"Kapal China yang masuk perairan Indonesia dihalau dengan sekenanya saja. Padahal dulu politik luar negeri Indonesia amat dihormati seperti era Menlu Ali Alatas yang berwibawa," tandasnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

UPDATE

KPU akan Berulang Tahun ke-73 di November Tahun Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 12:22

Nasib Atlet Setelah Lampu Stadion Padam

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Trump: Perjanjian Damai dengan Iran akan Diteken Hari Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Pemuda 24 Tahun Jadi Tersangka Usai Bawa Botol Diduga Bom Molotov ke Aksi DPR

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:25

Ekonom Ungkap Akar Munculnya Narasi "Sell Indonesia"

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:41

KPK Bongkar Korupsi "Sempurna" di Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:39

Panggung Atraksi Wushu di Sekolah Rakyat Manado Pukau Mensos

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:01

Daya Beli Masyarakat Terancam Jika BBM Subsidi Ikut Naik

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:51

KPK Amankan Dokumen saat Geledah Kantor Hingga Rumah Dinas Bupati Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:44

Menhan Jepang Persembahkan Model Kapal Perang "Makasa" ke Prabowo di Kertanegara

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:31

Selengkapnya