Berita

Ekonom Faisal Basri/Net

Politik

Masalah Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bukan Soal Kualitas China, tapi Apakah Tetap Kondusif atau Sudah Korosif?

RABU, 03 NOVEMBER 2021 | 05:20 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang akan dilanjutkan pembangunannya setelah menerima penyertaan modal negara (PMN) menuai kritik berbagai pihak.

Salah satunya disampaikan ekonom Faisal Basri, yang memaparkan data kerugian investasi China di Indonesia di sejumlah sektor, sebagai pengukur keuntungan yang bakal didapat Indonesia dari proyek kereta cepat.

Misalnya, data kerugian illegal ekspor nikel Indonesia ke China bisa menyentuh angka triliunan. Faisal memaparkan, data custom adm of China menyebutkan pada 2020 terdapat 3,4 juta ton impor biji nikel ke China dari Indonesia senilai 193,6 juta Amerika Serikat (Rp 2,8 triliun-rate Rp14.577).

"Pada tahun 2021 terdapat impor biji nikel China dari Indonesia sebanyak 477 ribu ton," ungkap Faisal dalam diskusi virtual Paramadina Public Policy Institute yang digelar pada Selasa (2/11).

Selain itu, Faisal juga memaparkan data The Economist Intelligent Unit yang mencatat ranking dunia negara tujuan investasi. Indonesia, katanya, berada pada urutan ke 26 dari seluruh investasi China di seluruh dunia.

"Nomor satu FDI adalah di Singapura, dari negara tersebut pada 2016 perusahaan-perusahaan China secara drastis menanamkan investasi di Indonesia ketika semua fasilitas dan kemudahan diberikan," tuturnya.

Maka dari itu, Faisal justru mempertanyakan keputusan Indonesia melanjutkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang akhirnya harus disuntik APBN.

"Masalah KA Cepat Jakarta-Bandung, yang diragukan bukan kualitas KA China, tetapi soal kualitas investasi sekarang, apakah tetap kondusif ataukah telah menjadi korosif?" kata Faisal.

"Apalagi dengan bengkaknya biaya dan ketidakjelasan perhitungan investasi kembalinya modal," tandasnya.

Populer

Ini Kronologi Perkelahian Anggota Brimob Vs TNI AL di Sorong

Minggu, 14 April 2024 | 21:59

Rusia Pakai Rudal Siluman Rahasia untuk Bombardir Infrastruktur Energi Ukraina

Jumat, 12 April 2024 | 16:58

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Resmi Tersangka KPK

Selasa, 16 April 2024 | 07:08

Pemberontak Menang, Pasukan Junta Ngacir Keluar Perbatasan Myawaddy

Kamis, 11 April 2024 | 19:15

Megawati Peringatkan Bakal Terjadi Guncangan Politik Setelah Jokowi Jadi Malin Kundang

Kamis, 11 April 2024 | 18:23

Warisan Hakim MK sebagai Kado Idulfitri

Senin, 08 April 2024 | 13:42

Sekjen Hasto Telanjangi Ketidakberdayaan PDIP Hadapi Jokowi

Sabtu, 06 April 2024 | 14:40

UPDATE

PDIP Mulai Jaring Figur Potensial Bidik Kemenangan Pilkada 2024

Selasa, 16 April 2024 | 15:58

Hasil Minor Pemilu, Kegagalan Mardiono Pimpin PPP

Selasa, 16 April 2024 | 15:53

Tim Kuasa Hukum 02 Serahkan Hasil PHPU Pilpres ke MK

Selasa, 16 April 2024 | 15:48

Iran Ancam Respon Serangan Balik Israel dalam Hitungan Detik

Selasa, 16 April 2024 | 15:48

THN Amin Minta Kubu 02 Tak Buru-buru Rayakan Kemenangan

Selasa, 16 April 2024 | 15:22

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: Megawati Tidak Tepat jadi Amicus Curiae

Selasa, 16 April 2024 | 15:19

Rupiah Terjungkal, BI Pasang Sejumlah Skema

Selasa, 16 April 2024 | 15:18

Jatah Kursi Menteri ESDM Santer Disebut Bakal Jatuh ke Golkar

Selasa, 16 April 2024 | 15:11

Perekonomian Indonesia Aman di Tengah Eskalasi Konflik Iran-Israel

Selasa, 16 April 2024 | 15:03

Utusan Mega Sambangi MK

Selasa, 16 April 2024 | 14:58

Selengkapnya