Berita

Kepala Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Sumsel, Muchendi Mahzareki/RMOLSumsel

Politik

Bagi Partai Demokrat Sumsel, Partai Kebangkitan Nusantara Bukanlah Sebuah Ancaman

SELASA, 02 NOVEMBER 2021 | 10:13 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Keberadaan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) yang didirikan loyalis mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, dinilai pengurus Partai Demokrat Sumatera Selatan (Sumsel) merupakan hal biasa. PKN bukan sebuah ancaman bagi Demokrat.

Kepala Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Sumsel, Muchendi Mahzareki menilai, setiap warga negara Indonesia berhak mendirikan partai politik, mengingat Indonesia merupakan negara demokratis.

“Soal PKN dari kelompok loyalis Anas, siapapun yang ingin membentuk partai baru tidak ada yang melarang, karena negara kita demokratis dan sah-sah saja,” kata Muchendi, Senin (1/11), dikutip Kantor Berita RMOLSumsel.


Wakil Ketua DPRD Sumsel ini mempersilakan bagi partai-partai baru yang bermunculan dan siap bersaing pada Pemilu 2024 mendatang.

“Memang banyak partai-partai baru termasuk Partai Gelora, Ummat, dan sebagainya, sama saja dengan partai lainnya yang terbentuk. Itu tidak menjadi ketakutan dan ancaman bagi Partai Demokrat, karena proses jadi parpol baru bukanlah mudah, dan setiap parpol memiliki basis massa dan sudah memilki loyalis ataupun simpatisan,” paparnya.

Lebih lanjut Muchendi mengatakan, Partai Demokrat saat ini fokus untuk menyongsong Pemilu 2024. Termasuk konsolidasi jajaran dan penguatan struktur yang ada, tanpa mau mencampuri urusan dapur partai lain.

“Kita sudah melalui beberapa tantangan, termasuk diguncang KLB dan MA. Nyatanya Partai Demokrat tetap solid dan tidak terpengaruh, karena sudah fokus berjuang bersama rakyat. Jadi kita fokus konsolidasi untuk 2024, di mana dalam waktu dekat juga jabatan ketua DPD Sumsel akan berakhir, termasuk persiapan verifikasi parpol oleh KPU,” tuturnya.

Disinggung soal sosok bakal calon Presiden dari Partai Demokrat pada 2024, mantan Ketua KNPI Kota Palembang ini menjelaskan, meski partainya memiliki kader terbaik yaitu Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), namun jajarannya saat ini fokus untuk membantu rakyat Indonesia yang terdampak Covid-19 yang meluluhlantakkan perekonomian masyarakat kecil.

"Kita punya tokoh sentral AHY, tapi beliau mengatakan ke jajaran Partai Demokrat belum fokus untuk hal itu (Pilpres). Kader diperintahkan untuk membantu masyarakat khususnya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat seperti membantu UMKM atau membagikan sembako, di tengah pandemi," jelasnya.

"Jadi Ketum belum berpikiran untuk Pilpres. Tapi yang jelas, kader di bawah menilai hanya ada satu yang layak untuk didorong, yaitu AHY,” pungkasnya.

Populer

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

UPDATE

DPR: Penjualan Air Keras Tak Bisa Dilarang Total

Senin, 16 Maret 2026 | 12:16

DPP Arun Dukung Penutupan SPPG Nakal Sunat Anggaran

Senin, 16 Maret 2026 | 12:12

Jumlah Pemudik di Terminal Kalideres Menurun Dibanding Tahun Lalu

Senin, 16 Maret 2026 | 12:10

Perang di Ruang Server

Senin, 16 Maret 2026 | 12:04

Komisi III DPR Keluarkan Rekomendasi Perlindungan untuk Aktivis Andrie Yunus

Senin, 16 Maret 2026 | 12:03

Pos Kesehatan Disiapkan di Titik Keberangkatan Pemudik

Senin, 16 Maret 2026 | 12:02

DPR Siap Panggil Polisi Jika Penyelidikan Kasus Andrie Yunus Mandek

Senin, 16 Maret 2026 | 11:54

Emas Antam Turun Jelang Lebaran

Senin, 16 Maret 2026 | 11:40

Guterres Akui DK PBB Tak Mampu Hentikan Konflik Global

Senin, 16 Maret 2026 | 11:25

KPK Sita Rp1 Miliar Saat Geledah Rumah Kadis PUPR dalam Kasus Suap Bupati Rejang Lebong

Senin, 16 Maret 2026 | 11:16

Selengkapnya