Berita

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat jadi narasumber di acara CSIS/Net

Politik

Ungkap Pakai Data, Hasto Kembali Sentil Politik Bansos SBY pada Pemilu 2009

SENIN, 01 NOVEMBER 2021 | 13:29 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang pernah dijuluki sebagai "Bapak Bansos" ternyata dijadikan intrik pada Pemilu 2009 silam. Politik bansos SBY pada Pemilu 2009 itu menjadi beban negara karena menggunakan APBN hingga memenangkan kontestasi Pemilu.

Begitu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat menjadi narasumber dalam webinar yang diselenggarakan CSIS bertajuk "Menimbang Sistem Pemilu 2024: Catatan dan Usulan" Senin siang (1/11).  

"Menurut peneliti Marcus Mietzner, dari bulan Juni 2008 sampai Februari 2009, Pak SBY itu membelanjakan 2 miliar US Dollar untuk Politic Populism. Ini kan beban bagi APBN ke depan akibat konsekuensi dari politik yang sangat liberal," ungkap Hasto.


Hasto menuturkan, CSIS mungkin bisa menghitung berapa biaya pada Pemilu pada 2009 silam itu, mulai dari Pusat hingga Daerah yang itu menggunakan beban bagi APBN. Ditambah lagi dengan "Politik Bansos" ala SBY kala itu.

"Jadi, tema dari CSIS sangat menarik sekali, karena dilakukan lembaga penelitian sekaliber CSIS," katanya.

Atas dasar itu, Hasto menyatakan bahwa politik Bansos pada Pemilu 2009 silam itu adalah fakta yang terjadi.

"Sehingga nanti tidak dikatakan lagi politisasi, ketika saya mengungkapkan fakta-fakta terkait Pemilu yang lalu," tandasnya.

Turut hadir dalam webinar tersebut antara lain Politikus Senior Akbar Tandjung, Ketua Komisi II DPR RI fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Direktur Eksekutif CSIS Philips J. Vermonte.

Kemudian, Komisioner KPU Viryan Aziz, dan Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Anies dan KDM Bisa Wassalam Jika Wacana Dua Fraksi untuk Capres Diterapkan

Senin, 21 September 2026 | 16:22

Keluarga Ikhlas Namun Masih Berharap Lima Wartawan yang Hilang Bisa Pulang

Senin, 21 September 2026 | 16:01

Begini Respons Nusron Ditanya Alasan Mundur dari Kepengurusan Golkar

Senin, 21 September 2026 | 15:53

Turki Siap Kirim Bantuan Militer ke Arab Saudi Jika Terdesak

Senin, 21 September 2026 | 15:47

Bupati Bolmut Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Senin, 21 September 2026 | 15:41

Menkop Dorong Koperasi Sawit Miliki Pabrik CPO Sendiri

Senin, 21 September 2026 | 15:15

Lima Wartawan Hilang saat Liput Anak Krakatau Jadi Pahlawan Pers

Senin, 21 September 2026 | 15:07

Arab Saudi Gempur Yaman 760 Kali, Houthi Ancam Balas Lebih Keras

Senin, 21 September 2026 | 14:56

Dukung Prabowo Kuatkan Sanksi Pelaku Karhutla

Senin, 21 September 2026 | 14:50

Jangan Ukur Keberhasilan Pariwisata Hanya dari Jumlah Wisatawan

Senin, 21 September 2026 | 14:40

Selengkapnya