Berita

Ketua Joman, Immanuel Ebenezer/Net

Politik

Ketua Joman: Menteri yang Terlibat Bisnis Cari Cuan PCR Harus Mundur

SENIN, 01 NOVEMBER 2021 | 12:41 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kelompok relawan Joko Widodo yang tergabung dalam Jokowi Mania (Joman) murka mendengar dugaan keterlibatan menteri, politisi, dan konglomerat dalam pengadaan PCR.

Dugaan itu sendiri terungkap dalam sebuah tulisan dari Agustinus Edy Kristianto berjudul “Para Penikmat Cuan PCR” yang dimuat Tempo.

Ketua Joman, Immanuel Ebenezer menyatakan agar menteri, politisi, dan konglomerat terkait bertanggung jawab di depan hukum atas mahalnya harga PCR.


Dia mengingatkan bahwa pada 1,5 tahun lalu, tepatnya di awal pandemi, harga PCR terbilang mahal. Bahkan hingga menembus jutaan rupiah.

“Sekarang terbongkar semua, ada kongsi pengusaha dan politisi cari cuan," kata pria yang akrab disapa Noel itu kepada redaksi, Senin (1/11).

Dalang dan mafia bisnis kesehatan harus menyetop aksi cari cuan semacam ini. Mereka, sambung Noel, bisa mengalihkan bisnis ke bidan energi, tambang, sawit dll yang tidak merugikan masyarakat terdampak pandemik.

"Apalagi menterinya yang terlibat. Dia harus mundur," kata Noel.

Aktivis pro demokrasi ini menambahkan bahwa berdasar data yang didapatnya, ada sejumlah menteri yang bertanggung jawab dari pengadaan PCR ini.

Majalah Tempo sendiri, kata Noel, mengungkapkan keterlibatan politisi dan pengusaha di bisnis ini.

"Data saya ada menteri terlibat. Beruntung bagi kita, Indonesia nemiliki Jokowi yang cepat tanggap menurunkan harga PCR hingga di bawah 300 ribu.  Di India saja bisa 200 ribu, kenapa di Indonesia tidak bisa," tegas aktivis 98 ini.

Nantinya, Joman juga akan merilis nama-nama pejabat dan pengusaha terkait yang bertanggung jawab dengan mahalnya biaya PCR dalam 1,5 tahun terakhir ini.

Dirinya menegaskan akan membawa data-data tersebut ke lembaga hukum.

"Dari kepala sampai ekor harus tanggung jawab. Siapa pun yang memiskinkan rakyat terdampak pandemik harus dihukum mati. Saya akan kawal itu apapun resikonya," tandas Noel.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Naming Rights Halte untuk Parpol Dinilai Politisasi Ruang Publik

Rabu, 15 April 2026 | 12:19

Iran Taksir Kerugian Akibat Serangan AS-Israel Capai Rp4.300 Triliun

Rabu, 15 April 2026 | 12:13

Prima Sebut Wacana PDIP Gaji Guru Rp5 Juta Ekspektasi Semu

Rabu, 15 April 2026 | 12:12

Kasus Pelecehan di FHUI Jadi Ujian Integritas Kampus

Rabu, 15 April 2026 | 12:06

Temui Dubes UEA, Waka MPR Pacu Investasi dan Transisi Energi

Rabu, 15 April 2026 | 11:52

IPC TPK Sukses Kelola 850 Ribu TEUs di Awal 2026

Rabu, 15 April 2026 | 11:41

Diduga Dianiaya Senior, Anggota Samapta Polda Kepri Tewas

Rabu, 15 April 2026 | 11:34

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Pengadaan Chromebook Terjadi Selama 3 Tahun

Rabu, 15 April 2026 | 11:32

Soal Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Ungkap Kronologi Hubungan dengan Rizal

Rabu, 15 April 2026 | 11:21

Zelensky Sindir AS Kehilangan Fokus ke Ukraina Akibat Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 | 11:03

Selengkapnya