Berita

Ekonom senior DR. Rizal Ramli/Net

Politik

Kalau Mau Garuda Selamat, Pemerintah Cukup Rekrut Rizal Ramli dan Bayar dengan PT 0 Persen

MINGGU, 31 OKTOBER 2021 | 10:00 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Manajemen Garuda Indonesia sudah tidak sehat sejak jabatan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dipegang Rini Soemarno di periode pertama Presiden Joko Widodo. Kini Jokowi harus melakukan gebrakan serius untuk menyelamatkan maskapai kebanggan bangsa tersebut

Begitu kata Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie M. Massardi yang Jurubicara Presiden keempar RI, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (31/10).

Adhie mengingatkan bahwa waktu itu, ekonom senior DR. Rizal Ramli sudah menyatakan terdapat mismanajemen saat BUMN dipimpin oleh Rini Soemarno.

“Setiap mismanajemen itu, kalau di BUMN itu bukan karena kapasitas kemampuan manajerial. Tetapi karena unsur KKN yang luar biasa, terutama masalah korupsinya," kata Adhie.

Menurutnya, tata kelola BUMN yang buruk sejak tujuh tahun terakhir ini mengindikasikan unsur-unsur korupsi yang sangat luar biasa. Salah satu indikasinya di Garuda adalah sewa pesawat yang lebih mahal dari harga rata-rata.

"Garuda itu beruntung karena tempo hari, Rizal Ramli melarang pembelian pesawat-pesawat yang nggaj perlu. Jadi kalau waktu itu tidak diingatkan oleh Rizal Ramli, kerugian negara itu yang sekarang plus sekitar Rp 10 triliun," jelas Adhie.

Dengan demikian, Adhie memberikan dua saran yang harus dilakukan pemerintahan Joko Widodo jika benar-benar ingin menyelamatkan Garuda.

Pertama, melakukan tindakan pemberantasan korupsi di semua BUMN, terkhusus di Garuda.

"Kemudian saran kedua, jangan ragu-ragu berkonsultasi manajemen dengan ahlinya yang paham soal ini," terang Adhie.

Salah satu ahli yang dimaksud adalah Rizal Ramli, yang terbukti memiliki pandangan ke depan mengenai nasib Garuda kala itu.

Adhie menilai, syarat pemerintah untuk menggandeng Rizal Ramli menyelamatkan negara cukup mudah. Yaitu cukup dengan barter dengan presidential threshold 0 persen. Di mana selama ini Menko Perekonomian era Gus Dur tersebut menilai presidential threshold sebagai biang keladi demokrasi kriminal.

“Dia minta dibayar dengan presidential threshold yang zero persen. Jadi kalau minta Rizal Ramli, memang biayanya disebut murah, bisa disebut mahal. Karena bayarannya minta presidential threshold 0 persen," jelas Adhie.

"Dan ini kan keputusan pengelolaan negara. Kalau mau menyelematkan BUMN, pemerintah dan DPR harus sepakat untuk rekrut Rizal Ramli dengan imbalannya adalah presidential threshold," sambung Adhie menutup.

Populer

Otto Hasibuan: Pertamina Menang Gugatan Rp 1,5 T dan 23 Juta Dolar AS Kasus Tumpahan Minyak Teluk Balikpapan

Sabtu, 22 Januari 2022 | 12:57

Geruduk DPRD Jabar, Emak-emak Bentangkan Spanduk “Kaesang-Gibran Gate Harus Tuntas, Jika Tidak Jokowi Mundur”

Senin, 24 Januari 2022 | 13:31

Ketua Umum HMI: Pelaporan Balik Terhadap Ubedilah Badrun Adalah Tindakan Salah Kaprah dan Bodoh

Minggu, 16 Januari 2022 | 07:17

Rizal Ramli: Pakde Jokowi, Tolong Jelaskan Siapa Akan Tinggal di Ibu Kota Negara Baru?

Senin, 17 Januari 2022 | 22:04

Soal Deklarasi Prabowo-Jokowi, Pengamat: Jika Maju Cawapres, Makin Kuat Jokowi Beda Kelas dengan SBY

Sabtu, 15 Januari 2022 | 17:54

Pesan untuk Ubedilah Badrun, Adhie Massardi: Bersiaplah Hadapi Segala Hal yang Tidak Masuk Akal Sekalipun

Minggu, 16 Januari 2022 | 06:55

Dosen UAI: Pelaporan Ubedilah Badrun Sepertinya untuk Menekan agar Cabut Laporan

Senin, 17 Januari 2022 | 08:27

UPDATE

Problem Mental, Faktor Utama Kekalahan Timnas Putri Indonesia dari Thailand

Selasa, 25 Januari 2022 | 08:41

Dorong Pemulihan Ekonomi, Menko Perekonomian Terapkan Travel Bubble

Selasa, 25 Januari 2022 | 08:38

Donald Trump: Ketegangan Rusia-Ukraina Tak Akan Terjadi Selama Pemerintahan Saya

Selasa, 25 Januari 2022 | 08:33

Rusia Geram atas Pernyataan Menteri Olahraga Ukraina

Selasa, 25 Januari 2022 | 08:28

Ke Bintan, Menko Airlangga Tinjau Operasi Pasar dan Serahkan KUR untuk Pedagang

Selasa, 25 Januari 2022 | 08:27

Edy Mulyadi Bukan Kader Partai, Politikus PKS: Itu Pendapat Pribadi

Selasa, 25 Januari 2022 | 08:17

Rusia-Ukraina Makin Bergejolak, Pentagon Kerahkan 8.500 Tentara dalam Mode Siaga Tinggi

Selasa, 25 Januari 2022 | 08:04

Iwan Sumule: Di Era Soeharto Semua Bersatu Hadapi Penguasa, Kini Rakyat Terbelah dan Saling Berhadapan

Selasa, 25 Januari 2022 | 07:56

F-35 AS Kecelakaan di Laut China Selatan, Tujuh Awak Terluka

Selasa, 25 Januari 2022 | 07:55

Rayakan Tiga Dekade Hubungan Diplomatik, China-Israel Semakin Mesra

Selasa, 25 Januari 2022 | 07:51

Selengkapnya