Berita

Ekonom senior DR. Rizal Ramli/Net

Politik

Putusan Soal UU Corona Cuma Gombal, Rizal Ramli Cabut Pujian untuk MK

JUMAT, 29 OKTOBER 2021 | 18:44 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pujian ekonom senior DR. Rizal Ramli untuk Mahkamah Konstitusi (MK)yang mengabulkan uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) 1/2020 atau dikenal dengan Perppu Corona yang telah menjadi UU 2/2020 terkait penanganan pandemi Covid-19, dicabut.

Ini lantaran secara substansi apa yang diputus oleh MK sama saja atau tidak ada bedanya dengan peraturan yang lama.

“MK gombal. Maaf, saya cabut pujian saya terhadap MK. Apa yang diputus MK itu, ternyata sama saja subtansinya,” ujar Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur itu kepada redaksi, Jumat (29/10).

Dalam putusan yang baru, khususnya pasal 27 ayat 1 UU Corona yang berisi tentang kekebalan hukum pejabat, MK hanya menambahkan frase “itikad baik”. Artinya sepanjang penggunaan dana dilandasi itikad baik, maka tidak bisa dikenakan UU Tipikor atau Korupsi.

Padahal, kata Rizal Ramli, patokan untuk menentukan korupsi atau tidaknya seorang pejabat pengguna anggaran bukan pada itikad baiknya, Melainkan pada kerugian negara yang ditimbulkan.

“Korupsi bukan dilihat dari itikad baik, melainkan apalah ada unsur kerugian negara,” tegasnya.

Dalam putusan kemarin, MK mengabulkan sebagian permohonan pengujian materiil, dan menolak seluruh pengujian formil Perppu Corona

Masih pada putusannya, MK mengubah Pasal 27 ayat (1) yang sebelumnya berbunyi:

Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.

MK menilai, poin tersebut membuat tertutup kemungkinan pelaku penyalahgunaan kewenangan terhadap keuangan negara dalam UU a quo dilakukan penuntutan baik secara pidana dan/atau perdata.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, MK mengubah Pasal 27 ayat (1) menjadi:

Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara sepanjang dilakukan dengan iktikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Populer

Jokowi Kumpulkan Relawan di GBK, Sekjen PDIP: Banyak Manipulasi

Senin, 28 November 2022 | 05:22

Jateng, UMR Paling Rendah di Tanah Air

Sabtu, 03 Desember 2022 | 02:48

Ubed: Gugatan Cucu Bung Hatta Terhadap Jokowi Beri Warna Politik Baru Saat Krisis Demokrasi

Sabtu, 03 Desember 2022 | 20:40

Ferry Mursyidan Baldan Diduga Terkena Serangan Jantung usai Minum Obat Sakit Gigi di Parkiran Bidakara

Jumat, 02 Desember 2022 | 15:46

Kepala BP2MI Minta Perang, Andi Sinulingga: Di Otaknya yang Berbeda Itu Lawan

Minggu, 27 November 2022 | 23:01

Presiden Jokowi Seharusnya Malu Digugat Cucu Bung Hatta

Minggu, 04 Desember 2022 | 11:28

Analisis Hukum Kasus Ferdy Sambo

Sabtu, 26 November 2022 | 04:42

UPDATE

Beijing: Kerja Sama AS- UE Tidak Boleh Menargetkan Pihak Ketiga, Termasuk China

Selasa, 06 Desember 2022 | 08:04

Hari Ini, Rapat Paripurna DPR Akan Sahkan RKUHP

Selasa, 06 Desember 2022 | 08:01

Dorong Transisi Energi, Raja Maroko dan OCP Grup Teken Investasi Hijau Baru

Selasa, 06 Desember 2022 | 07:52

Korban Tewas Bencana Longsor Kolombia Bertambah Jadi 34

Selasa, 06 Desember 2022 | 07:40

Menuju Nataru, Seluruh Wilayah Indonesia Perpanjang PPKM Level 1

Selasa, 06 Desember 2022 | 07:35

Drone Ukraina Berhasil Tembus Lapangan Udara Ryazan dan Saratov, Tiga Tentara Rusia Tewas

Selasa, 06 Desember 2022 | 07:24

Rendahnya UMP Jawa Tengah Jadi Batu Sandungan Bagi Ganjar Pranowo Nyapres

Selasa, 06 Desember 2022 | 07:10

Dikabarkan Sakit Karena Jatuh dari Tangga, Putin Terlihat Berkendara Menuju Jembatan Krimea

Selasa, 06 Desember 2022 | 07:06

Rusia Tidak Pernah Memusuhi Serbia Meskipun Beograd Mendukung Ukraina

Selasa, 06 Desember 2022 | 06:56

Iran Tidak akan Mengakui Komite Pencari Fakta PBB

Selasa, 06 Desember 2022 | 06:36

Selengkapnya