Berita

Panglima Angkatan Bersenjata Sudan, Jenderal Abdel Fattah Al Burhan/Net

Dunia

Beberapa Jam Sebelum Kudeta, AS Sudah Peringatkan Jenderal Sudan Tapi Tak Didengar

JUMAT, 29 OKTOBER 2021 | 12:37 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Jenderal tinggi Sudan dilaporan tidak mengindahkan peringatan yang diberikan oleh seorang utusan senior Amerika Serikat (AS) beberapa jam sebelum melakukan kudeta.

Dikutip dari laporan Reuters, utusan khusus Presiden Joe Biden, Jeffrey Feltman terbang ke Khartoum dua hari sebelum kudeta pada Senin (25/10). Ketika itu, rumor mengenai akan adanya kudeta militer sudah bermunculan di publik di tengah ketegangan antara militer dan sipil.

Sayangnya, militer tidak mengindahkan peringatan itu. Tentara justru melanjutkan yang sudah dipersiapkan selama beberapa pekan sebelumnya untuk merebut kekuasaan.


Setelah Feltman meninggalkan Sudan, tentara menggerebek kediaman para pejabat tinggi, termasuk Perdana Menteri Abdalla Hamdok.

Serangan sebelum fajar itu membuat Hamdok dan beberapa pejabat ditetapkan di bawah tahanan rumah. Sementara Jenderal Abdel Fattah Al Burhan yang memimpin kudeta mengumumkan pembubaran pemerintah.

Burhan  juga muncul di televisi untuk mengumumkan pembubaran Dewan Berdaulat, sebuah badan yang dibentuk setelah penggulingan Bashir untuk berbagi kekuasaan antara militer dan sipil.

Dutabesar Sudan untuk 12 negara, termasuk Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, China, dan Prancis, telah menolak pengambilalihan militer tersebut.

Duta Besar untuk Belgia dan Uni Eropa, Jenewa dan badan-badan PBB, China, Afrika Selatan, Qatar, Kuwait, Turki, Swedia dan Kanada juga menandatangani pernyataan tersebut, yang mengatakan para utusan mendukung perlawanan rakyat terhadap kudeta.

Negara-negara Barat mengecam kudeta, sembari menyerukan agar menteri-menteri kabinet yang ditahan untuk segera dibebaskan. Mereka mengatakan akan menghentikan bantuan vital jika militer tidak memulihkan pembagian kekuasaan dengan warga sipil.

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya