Pakar Intelijen dan Keamanan Republik Indonesia, Stanislaus Riyanta/Repro
Momentum Sumpah Pemuda bisa dijadikan refleksi bagi pemerintah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan berkolaborasi antarinstitusi, termasuk bersama TNI-Polri.
Begitu dikatakan pakar Intelijen dan Keamanan Republik Indonesia, Stanislaus Riyanta, dalam diskusi bertema "Situasi Polhukam Pasca 2 Tahun Presiden Jokowi-Amin" yang digelar Forum Kajian Strategis Demokrasi (KSD) secara virtual, Kamis (28/10).
Stanislaus mengatakan, harus diakui Polri di era kepemimpinan Jendral Listyo Sigit terjadi perubahan ke arah lebih baik. Peran Polri dalam penanganan Covid-19 juga sangat siginifikan, salah satunya dengan merangkul anak muda dan mahasiswa.
"Mereka (Polri) berhasil merangkul mahasiswa sebagai pemuda yang produktif, untuk mensosialisasikan vaksinasi hingga rodshow vaksinasi serentak di berbagai kampus di Indonesia," kata Stanislaus.
Di sisi lain, tantangan Polri saat ini cukup besar terutama untuk perbaikan internal. Tindakan tegas pimpinan Polri terhadap beberapa oknum Polri dalam kasus-kasus yang viral akhir-akhir ini patut diapresiasi.
Ditambahkan Stanislaus, memang tidak mudah untuk mewujudkan Polri yang Presisi. Namun, langkah-langkahnya sudah dimulai dengan baik, terutama ketegasan dan konsistensi pimpinan Polri.
"Perubahan menjadi Polri yang Presisi hingga ke tingkat bawah menjadi tantangan yang harus diselesaikan. Kepercayaan Pemerintah RI kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjadi kunci suksesnya institusi, terutama memberikan keamanan kepada masyarakat," terangnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Kajian Strategis Demokrasi, Ibrahim Mansyur menyampaikan, belakangan banyak kejadian yang menjadi contoh tidak baik bagi anak muda.
Seperti Menteri Agama Yaqut dan Menteri Sosial Tri Rismaharini sebagai pembantu Presiden Joko Widodo yang blunder dalam komunikasi politik hingga berujung gaduh di masyarakat.
Menurutnya, perlu ada kerjasama antara kedua pembantu presiden tersebut dengan anak-anak muda. Mereka sebaiknya merekrut ribuan penasihat muda untuk memperoleh masukan atau ide-ide konstruktif dal mengeluarkan kebijakan.
"Sudah saatnya anak-anak muda bangkit dari tempat tidurnya, kemudian membantu pemerintah dalam memberikan ide-ide positif untuk membangun pemerintahan yang baik dan tidak marah-marah terus, kemudian diviralkan di media," paparnya.
"Itu citra yang buruk bagi pemerintahan Presiden Jokowi," demikian Ibrahim.
