Berita

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin/Net

Politik

Menkes Diminta Tak Ragu Jalankan Perintah Presiden

KAMIS, 28 OKTOBER 2021 | 18:26 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menurunkan harga tes Polymerase Chain Reaction atau tes PCR dari Rp 499 ribu menjadi Rp 300 ribu disambut baik semua pihak.

Sayangnya, perintah Presiden yang disampaikan melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan itu disikapi ragu-ragu oleh Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, yang tidak menyatakan secara tegas mendukung dan siap melaksanakan perintah Presiden tersebut.

Alih-alih, Menkes Budi justru membuat pernyataan yang berpotensi membuat gaduh, dengan menyebut bahwa perintah Presiden tersebut merupakan harga PCR paling murah di dunia, dan memastikan tidak akan ada subsidi untuk harga PCR.


"Kami meminta menteri untuk tunduk atas perintah presiden. Jangan membuat pernyataan yang berpotensi membuat gaduh," ucap mantan Kepala Sekretariat Direktorat Relawan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi- Ma’ruf Amin, Jay Octa kepada wartawan di Jakarta, Kamis (28/10).

Dalam keputusan Dirjen Yanke Kemenkes, Abdul Kadir, tarif tes PCR diturunkan menjadi Rp 275 ribu untuk wilayah luar Pualua Jawa-Bali. Menurut Jay Octa, batas tarif tertinggi tersebut mengindikasikan bahwa perintah Presiden Jokowi sudah dipertimbangkan secara matang.

"Jadi tak perlu lagi diragukan," tegasnya.

Oleh karena itu, Jay Octa mempertanyakan pernyataan Menkes Budi Gunadi Sadikin yang tidak secara tegas mendukung perintah Presiden Jokowi terkait harga tes PCR itu.

"Seharusnya sebagai pembantu presiden, seorang menteri bisa lebih tanggap menindaklanjuti perintah Presiden. Perintah tersebut harus dijawab dengan dukungan penuh dan kesiapan yang memang dituntut seorang menteri,” katanya.

Bercermin dari inspeksi mendadak (sidak) Presiden Jokowi ke salah satu apotek di Kota Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (23/7), Jay Octa menilai insiden itu menjadi bukti ketidakmampuan Menkes Budi menerjemahkan keinginan Jokowi.

Jokowi yang mengecek persediaan obat Covid-19 di pasaran mulai Oseltamivir, Favipiravir, obat antibiotik Acetromicin dan vitamin D3 5000UI tidak didapat Kepala Negara.

Orang nomor satu di Indonesia itupun langsung menelepon Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Percakapan yang dipublikasikan di YouTube Setpres, Jumat (23/7) itu tersirat jawaban Menkes Budi yang justru berusaha berkelit dengan mengatakan bahwa obat yang tidak ada di apotek itu bisa diperoleh secara online.

Maka dari itu, Jay Octa meminta para menteri dapat menerjemahkan keinginan presiden. "Presiden berpihak kepada rakyat kecil, menterinya pun harus berpihak kepada rakyat," tuturnya.

Jay Octa juga berharap Menkes Budi Gunadi Sadikin bisa menggerakan jajarannya dalam satu ritme suara, sehingga langkah yang dijalankan kementeriannya dapat selaras dan harmoni. Hal ini ia tekankan karena ada kesan jajaran Kemenkes terkesan berbeda suara dengan pernyataan yang disampaikan Menkes Budi Gunadi Sadikin.

Ia mencontoh, pernyataan Wakil Menteri Kesehatan Dante Harbuwono yang lebih responsif. Dante, dalam pernyataannya berharap rencana penurunan tarif tes PCR ini nantinya mampu menarik minat masyarakat untuk melakukan tes Covid-19 dengan menggunakan metode PCR.

Selain itu, pemeriksaan melalui tes PCR juga dianggap penting untuk mengantisipasi potensi ancaman gelombang ketiga Covid-19 di Tanah Air. Selain itu juga tepat untuk mencegah terjadinya gelombang-gelombang berikutnya adalah melakukan testing yang tepat. Dan testing ini dapat dilakukan oleh masyarakat secara luas apabila harganya terjangkau.

"Dan apa yang disampaikan oleh bapak Presiden kami tindak lanjuti secara teknis," kata Dante.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

IHSG Merah, Rupiah Tembus Rp17.130 Usai Negosiasi AS-Iran Gagal

Senin, 13 April 2026 | 10:15

Kebangkitan Saham AI Asia: Investor Global Mulai Agresif Pasca-Redanya Tensi Geopolitik

Senin, 13 April 2026 | 10:02

Kasus Tas Branded Dicuri, EcoRing Diminta Tak Lepas Tangan

Senin, 13 April 2026 | 10:02

AS Blokade Kapal yang Keluar Masuk Pelabuhan Iran Mulai Hari Ini

Senin, 13 April 2026 | 09:52

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Dikebut

Senin, 13 April 2026 | 09:43

Feel Good Network Bidik Pasar Ekonomi Digital Asia Tenggara

Senin, 13 April 2026 | 09:24

Australia Tolak Gabung Blokade AS di Selat Hormuz

Senin, 13 April 2026 | 09:21

PM Viktor Orban Tumbang setelah 16 Tahun Berkuasa

Senin, 13 April 2026 | 09:18

Tidak Ada Ajaran Kristen Benarkan Membunuh Sebagai Jalan Spiritual

Senin, 13 April 2026 | 09:16

Ubah Krisis Jadi Peluang: Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi

Senin, 13 April 2026 | 09:09

Selengkapnya