Berita

Rocky Gerung dalam dialog Renungan Hari Sumpah Pemuda di Gedung Dekopin Jakarta/RMOL

Politik

Rocky Gerung: Sayembara Beasiswa Hasto Kristiyanto untuk Cari Pujian Jokowi

KAMIS, 28 OKTOBER 2021 | 15:34 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Tidak ada ketulusan yang betul-betul ikhlas dari Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang akan memberikan beasiswa bagi yang bisa membedah capaian kinerja antara Presiden Joko Widodo dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Hasto Kristiyanto mengaku siap merogoh kocek untuk memberi beasiswa kepada pihak-pihak yang mau melakukan kajian kinerja dua presiden di periode berbeda itu.

Dalam pandangan pakar filsafat Rocky Gerung, rencana Hasto itu hanya untuk mencari pujian bagi Jokowi dan mencari sisi negatif dari era pemerintahan SBY di periode 2004-2014.


"Tentu dengan maksud agar supaya, kepemimpinan Jokowi bisa diberi pujian dan kepemimpinan SBY bisa diberi hardikan," ujar Rocky Gerung dalam dialog Renungan Hari Sumpah Pemuda di Gedung Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Wilayah DKI Jakarta di Bilangan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (28/10).

Rocky justru bertanya-tanya, apa yang akan dilakukan Hasto ketika para pendaftar beasiswa itu justru menemukan catatan bahwa data-data pembangunan era SBY ternyata lebih baik dari era Jokowi.

"Yang ajaib nanti kalau misalnya 53 orang mendaftar itu menemukan data konkret bahwa di masa SBY ruang fiskal kita membesar 200 persen. Di masa Jokowi membesar 20 persen," katanya.

"Demikian juga ruang kemakmuran (di masa SBY) meningkat 300 persen, di masa Jokowi meningkat hanya 20 persen juga," sambung Rocky Gerung.

Menurutnya, sayembara beasiswa oleh Hasto adalah sesuatu yang dipaksakan. Yaitu, untuk membalikkan fakta dan data supaya bisa menjadi baik kepada Jokowim

"Hasto kepaksa bikin sayembara, ngasih beasiswa. Tentu dengan maksud agar data itu berubah," pungkasnya.

Hadir dalam acara ini tokoh-tokoh aktivis seperti Ferry Juliantono, Jumhur Hidayat, Syahganda Nainggolan, Adhie Massardi, Bambang "Beathor" Suryadi.

Begitu juga pakar hukum tata negara Refly Harun dan ekonom senior Faisal Basri serta pululuhan aktivis lainnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya