Penandatanganan Joint Statement antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Swedia/Ist
Sebuah kesepakatan penting berhasil dijalin Indonesia dengan pemerintah Swedia. Diwakili Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, pemerintah Indonesia menandatangani Pernyataan Bersama (Joint Statement) dengan Menteri Infrastruktur Swedia, Thomas Eneroth, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Iklim/Deputi Perdana Menteri Swedia, Per Bolund di Stockholm, Swedia, pada Senin kemarin (25/10).
Dalam dua pertemuan terpisah itu, Menteri Suharso membahas rencana Indonesia untuk mewujudkan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru untuk Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.
Ekonomi Biru merupakan salah satu strategi dalam Transformasi Ekonomi Indonesia yang saat ini sedang didesain ulang oleh Kementerian PPN/Bappenas.
Menjelang Konferensi Perubahan Iklim 2021 (COP26), Indonesia dan Swedia sepakat bahwa sebagai negara kepulauan maka ekonomi biru merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk pemulihan pascapandemi Covid-19 dan transformasi ekonomi demi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Ekonomi biru adalah pembangunan yang berbasis pada nilai ekonomi sumber daya laut Indonesia, yang menciptakan nilai tambah pada rantai suplai – secara langsung maupun tidak langsung – sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keberlanjutan lingkungan.
Pertumbuhan tersebut didasarkan pada tiga pilar. Yakni lingkungan kelautan yang sehat dan tangguh, industri berbasis kelautan yang kompetitif, dan area pesisir yang atraktif.
“Swedia dan Indonesia memiliki banyak kesamaan peluang dan tantangan dalam mengembangkan ekonomi biru sebagai basis pembangunan ekonomi masa depan. Swedia baru-baru ini mengembangkan strategi ekonomi biru, yang antara lain melalui: strategi blue-growth dan Marine Spatial Planning," ujar Suharso melalui keterangannya, Rabu malam (27/10).
"Indonesia bersama dengan Swedia bersepakat untuk mengembangkan Peta Jalan untuk Ekonomi Biru, sebagai bagian dan upaya Indonesia untuk mengakselerasi transformasi ekonomi menuju pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan,†sambungnya.
Ekonomi Biru sendiri mencakup berbagai sektor. Antara lain sektor perikanan, sektor industri olahan hasil laut, sektor logistik laut, sektor perdagangan, industri galangan kapal, wisata bahari, bioteknologi, energi terbarukan, manajemen sumber daya air, sumber daya manusia termasuk pendidikan dan riset, serta sektor-sektor lainnya yang terkait secara langsung dan tidak langsung.
Selain itu, ekonomi biru juga merupakan peluang bagi Indonesia untuk merealisasikan pembangunan inklusif dan berkelanjutan, dengan mengurangi ketimpangan antarwilayah, antarkelompok pendapatan, dan antargender.
Indonesia dan Swedia akan mengawali implementasi kerjasama Ekonomi Biru ini dalam Swedia-Indonesia Sustainability Partnership pada akhir November 2021. Kemudian, Indonesia akan mengusung leadership on Blue Economy dalam acara G20 tahun 2022.
Serta menjadikan Blue Economy sebagai salah satu prioritas pembahasan di G20 Development Working Group (DWG).
Secara bersamaan, pertemuan ketiga menteri juga membahas rencana Indonesia untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) baru, di mana Swedia bersedia untuk memberikan dukungan yang dibutuhkan dalam mewujudkan IKN sebagai kota yang hijau, cerdas, dan berkelanjutan.
IKN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru bagi Indonesia juga memiliki peluang besar sebagai lokasi penerapan ekonomi biru di masa depan.
