Berita

Presiden AS Joe Biden/Net

Dunia

Surati Joe Biden, Dua Senator AS Minta India Tak Disanksi Lantaran Beli S-400 Rusia

RABU, 27 OKTOBER 2021 | 15:25 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Dua Senator Amerika Serikat (AS) telah mengajukan permintaan kepada Presiden Joe Biden untuk tidak menjatuhkan sanksi kepada India atas pembelian sistem pertahanan rudal S-400 dari Rusia.

Permintaan disampaikan lewat surat yang dikirim pada Selasa (26/10) oleh Senator AS Mark Warner dan John Cornyn, seperti dikutip Sputnik.

"Kami khawatir transfer mendatang dari sistem ini akan memicu sanksi di bawah UU Melawan Musuh Amerika Melalui Sanksi (CAATSA)," tulis mereka.


Dua senator itu menyebut, jika sanksi terhadap India diterapkan, maka akan berdampak buruk pada kemitraan strategis kedua negara.

"Karena itu, kami sangat menganjurkan Anda untuk mengabaikan CAATSA kepada India atas rencana pembelian sistem rudal permukaan-ke-udara S-400 Triumf," tambah mereka.

Mereka menekankan, pengabaian sanksi dapat dilakukan demi memajukan kepentingan keamanan nasional atas kebijakan presiden.

Para senator AS mengingatkan Biden bahwa UU Otorisasi Pertahanan Nasional 2019 (NDAA) memungkinkan presiden untuk mengeluarkan pengabaian jika hal itu dilakukan untuk kepentingan nasional negara tersebut.

India telah menandatangani kesepakatan senilai 5,43 miliar dolar AS dengan Rusia pada tahun 2018 untuk pengiriman lima kolom rudal S-400 pada tahun 2023.

Politisi Amerika berpendapat bahwa pengabaian CAATSA untuk India tepat karena beberapa alasan. Ini menunjukkan India telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk mengurangi ketergantungannya pada impor senjata Rusia dalam beberapa tahun terakhir, sementara pada saat yang sama membeli lebih banyak senjata Amerika daripada sebelumnya.

Di dalam surat itu juga disebutkan ekspor senjata Rusia ke India telah menurun 53 persen antara 2016 hingga 2020 dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya.

Pada saat yang sama, New Delhi juga membeli persenjataan AS senilai 3,4 miliar dolar AS.

"Selanjutnya, sanksi berpotensi mendorong kritik di India yang memperingatkan bahwa AS tidak akan menjadi mitra kerja sama yang konsisten dan dapat diandalkan," lanjut dua senator.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Bahlil Ungkap Defisit Minyak RI Hampir 1 Juta Barel per Hari

Selasa, 15 September 2026 | 10:24

Pemerintah Terus Perbaiki DTSEN agar Bansos Tepat Sasaran

Selasa, 15 September 2026 | 10:15

Jelang Sertijab Menteri Keuangan, Rupiah Melemah ke Rp17.674 per Dolar AS

Selasa, 15 September 2026 | 10:10

Pitra Romadoni Pilih Restoratif Justice soal Kasus ITE di Polres Bogor

Selasa, 15 September 2026 | 10:05

Bahlil Buka Suara soal Antrean BBM Subsidi di Makassar

Selasa, 15 September 2026 | 10:05

KPK Benarkan Presiden Direktur Summarecon Agung Turut Terjaring OTT

Selasa, 15 September 2026 | 10:02

IBC Mulai Produksi Baterai di Karawang, Kapasitas Awal 6,9 GWh

Selasa, 15 September 2026 | 09:57

Ruang Akademik Menuju Ekosistem Hak Asasi Manusia

Selasa, 15 September 2026 | 09:48

Turun Dua Hari Beruntun, Emas Antam Ambruk ke Rp2,5 Juta per Gram

Selasa, 15 September 2026 | 09:44

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon Usai OTT

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

Selengkapnya