Berita

Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto/Net

Politik

Khawatir Daya Gerak Masyarakat Terbatas, PAN Tolak PCR Jadi Syarat Bepergian

RABU, 27 OKTOBER 2021 | 11:22 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Partai Amanat Nasional (PAN) tegas menolak rencana mewajibkan tes polymerase chain reaction (PCR) sebagai syarat wajib bagi pengguna seluruh moda transportasi.

Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto mengatakan, mewajibkan PCR akan menjadi beban masyarakat dan akan berdampak pada tersendatnya daya gerak.

"Itu akan menekan daya gerak masyarakat, kalau saya nggak setuju itu," ujar Yandri kepada wartawan, Rabu (27/10).


Yandri mengatakan, kasus Covid-19 di Indonesia memang masih ada. Tetapi, pemerintah pun sudah mengklaim bahwa Covid-19 sudah terkendali.

"Betul Covid-19 ini belum berlalu, tapi kita jangan terlalu paranoid lah kira-kira begitu, jangan terlalu seolah-olah ini menjadi ancaman serius tapi kita tidak menemukan solusi terbaik bagi masyarakat," katanya.

Jangankan untuk semua moda transportasi, lanjut Ketua Komisi VIII DPR RI ini, PAN sudah menolak saat terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) 53/2021 yang mewajibkan tes PCR bagi penumpang pesawat.

"Kadang harga PCR lebih mahal dari harga tiketnya, ini akan menekan orang untuk bepergian," tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya